Wabup Ambil Alih Roda Pemerintahan Empat Lawang

EMPAT LAWANG | KS – Wakil bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah, mengambil alih pimpinan agar roda pemerintahan Kabupaten Empat Lawang terus berjalan. Ini menyusul, dilakukan penahanan terhadap bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA) oleh KPK, atas kasus suap Hakim MK, Akil Mochtar.

informasi dihimpun Kabar Sumatera, Jum’at (10/7), puluhan kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), dan para Camat di kumpulkan di aula auditorium pemkab Empat Lawang.‬ Rapat tertutup dipimpin wabup H Syahril, Sekda H Burhansyah berlangsung beberapa jam.

‪Wakil Bupati Empat Lawang H Syahril Hanafiah mengatakan, pengumpulan SKPD hanya merupakan rapat koordinasi dan pemberian penjelasan. Meskipun sedang ada persoalan yang dihadapi kepala daerah namun roda pemerintah harus tetap dijalankan, apalagi pelayanan lansung kepada masyarakat tetap buka dan jangan sekali kali dihentikan.

“Tadi rapat koordinasi biasa, hanya menekankan agar roda pemerintahan tetap berjalan normal. Itu saja,” kata Syahril.

‪Rapat juga, lanjutnya, atas petunjuk Gubernur Sumatera Selatan H Alex Noerdin, setelah ditemui sehari sebelumnya, Gubernur berpesan agar roda pemeritahan tetap dijalankan dan jangan terganggu suasana yang ada sehingga harus di kumpul dan disosialisasikan arahan gubernur kepada para pejabat.

Kata Syahril, terkait kasus pak bupati HBA, Gubernur mengaku prihatin, sehingga berpesan baik kepada pejabat maupun masyarakat legowo menghadapi polemik menerpa Empat Lawang. Selanjutnya menghormati proses hukum yang sedang bejalan sehingga ada ketatapan hukum. Bukan tidak mungkin pengadilan menyatakan tidak bersalah, namun itu harus sesuai aturan hukum.

“Kata pak Gubernur kator jangan sampai kosong, pemerintahan tetap jalan dan jaga keamanan di Empat Lawang. Kalau tak ada halangan, pak Alex akan silaturahmi ke Empat Lawang usai lebaran nanti,” katanya.

‪Mengenai kewenangan, Syahril mengaku siap menjalankan amanah di tugaskan kepadanya, seperti sebelumnya memang jikalau bupati tidak ada otomatis dilimpahkan pekerjaannya ke wakil bupati, namun untuk lebih meperjelaskan kewenangan pihaknya sudah memerintahkan bagian tapem untuk melakukan koordinasi lansung ke pemeritah provinsi.

“Jika perlu ada ketentuan tertulis, agar tidak salah menjalankan batasan kewenangan,” tukasnya. 

Teks: Saukani

Editor: Imron Supriyadi

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *