“Perhatian, Yang Berhubungan Dengan PT. GPI Dilarang Masuk” !

EMPAT LAWANG, KS – Pemerintah dan masyarakat desa Mekar Jaya Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, memasang portal tanda larangan masuk bagi seluruh pimpinan dan karyawan PT Griya Permai Indah.

Ketegasan ini dilakukan, karena masyarakat gerah, akibat tak diindahkannya tuntutan warga desa Mekar Jaya, oleh pengembang perumahan (Develover).

Pantauan Kabar Sumatera dilapangan, Rabu (8/7), satu satunya jalan menuju perumahan diportal, meskipun bukan dalam bentuk pemasangan pagar, melainkan berupa larangan masuk bagi pihak developer ataupun karyawan. Larangan masuk yang ditulis di sekeping triplek dan dipasang di jalan masuk menuju komplek perumahan tersebut. Larangan tersebut berisi “Perhatian yang berhubungan dengan PT Griya Permai Indah dilarang masuk (Pimpindan dan Karyawan)” di akhir tulisan tertera nama Kepala Desa Mekar Jaya, Adi Iskandar.

Menurut pihak desa, kebijakan pemasangan portal tersebut karena tuntutan warga dan pemerintah desa sepertinya tidak diindahkan oleh pihak perusahaan terkait perusakan jalan desa dan perusakan fasilitas umum lainnya, salah satunya pemandian umum serta pembangunan beberapa unit rumah di atas lahan desa.

“Sudah kami sampaikan sebelumnya, bila hingga waktunya tidak ada itikad baik dari developer, maka jalan akan kami portal. Ancaman kami tersebut tidak main-main, karena itu mulai sekarang pihak perusahaan kami larang masuk,” ungkap Kades Mekar Jaya, Adi Iskandar.

Di sisi lain, warga juga mempertanyakan keseriusan pihak Kecamatan Tebing Tinggi menindaklanjuti surat yang pernah disampaikan kepada pihak kecamatan atas dugaan penyerobotan jalan desa dan perusakan fasilitas umum berupa pemadian umum masyarakat desa tersebut oleh pihak developer yang berada di wilayah desa tersebut.

“Hingga sekarang belum ada kejelasan akan ditindaklanjuti atau tidak tuntutan warga yang meminta pihak developer bertanggung jawab atas penyerobotan tanah jalan dan perusakan fasum di desa kami,” ungkap Irawan, warga setempat.

Sementara itu Camat Tebing Tinggi, Suryadi Husen melalui Sekcam, Umar Hasan, membantah tidak ada tindakan terhadap surat yang masuk ke kantornya terkait perusakan fasum dan pencaplokan jalan desa. Hanya saja pihaknya memang belum memanggil dan menyurati pihak pengembang perumahan sebab surat yang akan dilayangkan belum didisposisi Camat Tebing Tinggi.

“Bukan kita tidak menanggapi laporan masyarakat, surat pemanggilan pihak developer sudah kita buat. Surat yang akan kita layangkan belum ditandatangani oleh Pak Camat, sebab beliau sedang DL, jika beliau sudah tandatangani surat pemanggilan ini kita tidak akan menunggu waktu lagi segera melayangkan surat ini,” jelas Umar.

Secara terpisah, Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Empat Lawang, M Mursadi melalui Sekretaris, Marwan Effendy, tidak mau berkomentar banyak dengan dalih belum mengetahui jelas permasalahannya. Namun, jika ada pembangunan seperti pengembang perumahan tersebut di atas bahkan melakukan perusakan fasum sangatlah tidak dibenarkan dan tidaklah mungkin pemerintah memberikan izinnya.

“Untuk lebih jelasnya konfirmasi ke pak Mursadi saja ya, karena beliau lebih tau permasalahannya. Yang pastinya, bila dibangun di atas fasilitas umum atau milik umum tidaklah dibenarkan,”tukasnya.

Teks : Saukani

Editor : Imron Supriyadi

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *