Kangkangi SK Bupati, Galian C Ilegal Ini Terancam Dipolisikan

EMPAT LAWANG, KS – Aktifitas ilegal pertambangan galian golongan C (batu pasir, red) di dekat lokasi jembatan Musi II Jalan Lingkar Kota Tebing Tinggi terancam dilaporkan ke kepolisian. Pasalnya, pengerukan tanah dan material golongan C dengan alat berat (exavator) tersebut, mengangkangi ketentuan SK bupati Empat Lawang terkait izin operasional.

Selain mengangkangi izin, Hamid, selaku pengelola galian C dinilai melanggar berita acara, hasil peninjauan tim pada 20 Mei lalu. Dimana pemkab Empat Lawang telah mengintruksikan penyetopan aktifitas galian C di sepadan sungai, atau diluar ketentuan izin operasinya. Namun, kenyataannya surat penyetopan yang juga ditandatangani Hamid selaku pemilik usaha galian C tersebut, hanya dilaksanakan beberapa hari saja, aktifitas pengerukan DAS Musi pun kembali dilakukan dengan alat berat dan pengangkutan sekitar 20 armada dump truk setiap hari.

“Jelas aktifitas pertambangan Galian C milik Hamid yang di sepada sungai Ilegal. Mereka sudah mengambil material diluar ketentuan izin,” tegas Kepala Dishutbuntamben Empat Lawang, H Susyanto Tunut melalui Kabid Pertambangan, Edi Suardi, kemarin (1/7).

Izin milik Hamid kata Edi, hanya di badan sungai itupun ada batasnya. Nah, kalau melakukan pengerukan di sepadan sungai, tentu menyalahi atau ilegal. Terkait izin, saat ini sudah ke Provinsi Sumsel. Namun seyogyanya jika aktifitas penambangan atau pengerukan sepada sungai atau DAS itu ke Balai Besa Sungai Wilayah II.

Apalagi jaraknya cukup dekat dengan beberapa rumah penduduk dan jembatan musi II. Itu sangat membahayakan, dan jelas melanggar ketentuan analisis dampak lingkungan (Amdal). “Kita tunggu kepala dinas dulu, nanti akan di proses lagi. Warga lapor saja ke kepolisian, biar bisa diproses dan distop,” imbuhnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Empat Lawang, Makmun ketika meninjau langsung lokasi pengerukan galian C milik Hamid mengaku, prihatin terkait ketegasan izin operasi galian C. Ia pun tak menampik pelanggaran izin pertambangan atau galian C ilegal bisa diproses ke ranah hukum.

Pantauan Kabar Sumatera dilapangan, Selasa (30/6), pengerukan tanah hanya berjarak sekitar 20 meter dari rumah penduduk, dengan kedalaman sekitar 6 meter pengupasan tanah dan pengerukan material. Luas aktifitas pengerukan galian C yang tersembunyi itu sekitar satu hektar, dengan armada pengangkut dump truk puluhan unit.

Warga sekitar lokasi Galian C sudah gerah, mendesak Pemkab Empat Lawang segera mengambil tindakan tegas. Sebab, aktifitas galian C terkesan membabi buta, tanpa memikirkan dampak lingkungan yang akan terjadi.

“Ini kan sudah di stop Dishutbuntamben Empat Lawang, kok kembali beraktifitas,” kata Makmun.

Kata Makmun, dirinya mewakili fraksi turun berdasarkan laporan dan keluhan warga disekitar lokasi penambangan. Sekitar sebulan lalu, sudah ada intruksi penutupan aktifitas galian C ini oleh Pemkab Empat Lawang. Namun ini kembali beraktifitas.

Ia menilai, aktifitas galian C di dekat jembatan Musi II sudah melanggar ketentuan batas izin. Bahkan, galian tambang cukup dalam lebih dari 3 meter. Jelas sudah melanggar ketentuan analisis dampak lingkungan (Amdal) dan Izin UKL-UPL nya. “Kita minta Dishutbuntamben kembali mengevaluasi, bukan tidak mungkin jika ada pelanggaran akan dilaporkan ke kepolisian,” jelas Makmun.

Sementara itu anggota DPRD dari partai PKPI, Indratno menilai, Dishutbuntamben Empat Lawang tidak tegas. Seyogyanya penyetopan disampaikan dengan sanksi, jika memang dilakukan lagi bisa dicabut izin operasional galian C tersebut. “Ini luar biasa, galian C seperti tambang batubara saja. Harus dikaji ulang izinnya jika ada, jika tidak ada izin proses saja ke ranah hukum,” tukasnya. 

Teks: Saukani

Editor: Imron Supriyadi

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *