Kasus PNS Pindah Ilegal Masih Menggantung

EMPAT LAWANG | Kasih perpindahan ilegal Mariani, pegawai negeri sipil (PNS) Empat Lawang ke kota Lubuk Linggau masih menggantung.

Kesepakatan hasil rapat “segitiga” antara Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Sekda Empat Lawang dan Sekda Kota Lubuk Linggau akhir April 2015 lalu, ternyata belum ada kepastian. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketiga pembina kepegawaian dimaksud tak berani tegas, menyelesaikan kasus pemindahan ilegal PNS ?.  Status penempatan tugas Mariani pun, masih menuai pertanyaan dikalangan abdi negara.

Informasi dihimpun Kabar Sumatera menyebutkan, hasil rapat dipimpin Sekda Provinsi Sumsel April lalu, menyepakati bahwa kepindahan Mariani dianulir, dikembalikan lagi ke Empat Lawang. Sebab, perpindahannya jelas-jelas mengangkangi aturan yang ada. Selain itu, pejabat yang memberikan rekomendasi kepada Mariani, sama sekali tidak mempunyai wewenang alias mengambil wewenang orang lain.

“Sesuai dengan kesepakatan akhir April lalu, Empat Lawang hanya bersifat menunggu. Sebab, Pemkot Lubuk Linggau lah yang harus memindahkannya kembali ke Empat Lawang. Selain itu, Pemprov Provinsi Sumsel juga harus mengeluarkan SK nya lagi, agar ditempatkan kembali ke Empat Lawang,” beber Plt Kepala BKD Empat Lawang Syafei Marzuki, melalui Kabid Pengembangan Kepegawaian, Rini Sutrisni, kemarin (10/6).

Disinggung tentang adanya pemberitaan bahwa Pemkot Lubuk Linggau tetap mempertahankan Mariani sebagai PNS Pemkot Lubuk Linggau, Rini mengaku belum mengetahui akan hal itu. Namun menurutnya, ada dua opsi yang dihasilkan pada pertemuan di Pemprov Sumsel beberapa waktu lalu. “Ada dua opsi pilihan, pemindahan kembali dari Pemkot Lubuk Linggau ke Empat Lawang atau pencabutan SK yang dilakukan oleh Pemprov Sumsel,” jelasnya.

Sumber lain Kabar Sumatera menyebutkan, dugaan adanya penyelahgunaan wewenang oleh Wabup Empat Lawang ini, bisa saja masuk ke ranah hukum. Sebab, beberapa hari lalu, aparat dari Polres Empat Lawang sudah mendatangi BKD, untuk memeriksa berkas-berkas administrasi terkait perpindahan ilegal tersebut. Bahkan, salah satu sumber yang namanya tidak mau disebutkan mengaku, tim Tipidkor dimaksud menindaklanjuti perintah langsung dari Polda Sumsel.

“Mungkin bisa saja masuk ke ranah hukum, namun kami belum bisa memastikannya. Mereka hanya meminta dan memeriksa berkas-berkas, tentang perpindahan Mariani,” ujar sumber tadi.

Seperti diketahui sebelumnya, Mariani Amd merupakan abdi Negara yang bertugas di Sekretariat Pemkab Empat Lawang, tepatnya di ruangan Wakil Bupati (Wabup), H Syahril Hanafiah. Mariani berhasil pindah ke Pemkot Lubuk Linggau, setelah mendapatkan rekomendasi dari Wabup Syahril, yang merupakan pamannya sendiri.
Padahal, Syahril tidak mempunyai wewenang untuk memindahkan PNS ke luar daerah. Wewenang dimaksud merupakan hak Kepala Daerah, dalam hal ini bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA). Sedangkan HBA sendiri tidak mengetahui adanya PNS yang pindah, apalagi sampai memberikan rekomendasi.

Selain penyalahgunaan wewenang oleh Wabup Syahril Hanafiah, masih banyak kesalahan fatal dalam proses administrasi perpindahan Mariani dari Empat Lawang ke Pemkot Lubuk Linggau. Hingga saat ini, diduga Mariani makan gaji buta dari Empat Lawang, karena yang bersangkutan tidak bekerja di Empat Lawang. Sedangkan gajinya, masih menjadi beban APBD Empat Lawang.

 

Teks       : Saukani

Editor    : Muhammad MG




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com