Negosiasi Kedua Belum Sepakat, Terkait Nilai Ganti Rugi Lahan

Palembang – Negosiasi antara Pemerintah dengan masyarakat pemilik lahan dikawasan 14 Ulu, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu (SU) II, sepertinya tidak pernah menemui titik temu. Pasalnya, negosiasi kedua yang dilaksanakan di kantor Camat SU II, Senin (18/5) belum ada kata sepakat mengenai harga ganti rugi lahan untuk pembangunan jembatan Musi IV.

Kuasa hukum 19 persil pemilik lahan, Sofuan mengatakan, pada dasarnya pihaknya mengutamakan musyawarah dan mupakat dalam penyelesaian masalah pembebasan lahan untuk jembatan Musi IV tersebut. Namun, sampai sekarang warga belum sepakat mengenai nilai ganti rugi.

“Ini sudah pertemuan kedua, negosiasi pertama dilakukan 13 Mei lalu. Karena, sekarang belum ada kata sepakat, negosiasi akan berlanjut untuk yang ketiga kalinya, nanti pemerintah yang akan tentukan waktunya,”ungkapnya, disela-sela negosiasi, antara warga dan pemerintah, di kantor Camat SU II.

Sofuan menyebutkan, dalam menentukan besaran nilai ganti rugi lahan milik warga tersebut, sudah ada tim penilai independen yakni dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

“Dengan adanya KJPP, nilai ganti rugi bisa layak, begitu juga mengenai harga pasar, dan nilai strategis,”sebutnya.

Tapi walaupun demikian, sambung Sofuan, pemilik lahan rata-rata mengajukan nilai ganti rugi kisaran Rp 2 juta-Rp4 juta per meter persegi.

“Apa yang menjadi keinginan warga tetap diganti rugi. Itulah yang akan kami perjuangkan,”ujarnya.

Sementara itu, Camat SU II Ichsanul Akmal mengatakan, sekarang ini 19 persil pemilik lahan, hatinya sudah mulai mencair. Hal itu terbukti, mereka selalu hadir dalam negosiasi.

“Mengenai nilai ganti rugi, saya tidak bisa jawab, karna sudah ada tim teknisnya. Yang pasti, karena mereka (pemilik lahan) berada di Kecamatan kami, mereka akan kita bela, sesuai aturan berlaku,”katanya.

Menurut Ichsanul, musyawarah tersebut bertujuan untuk mendengar saran dari warga. Apabila, tidak ada kesepakatan, pihaknya akan kembali melakukan pertemuan ke tiga.

“Tidak deadlock. Pemerintah sekarang tidak ikut campur lagi dalam penyelesaian pembebasan lahan ini, karena sudah ada KJPP, kita tunggu saja, untuk sekarang kami belum bisa bicara banyak,”katanya.

Ditanya mengenai tingginya permintaan 19 persil pemilik lahan, untuk ganti rugi ? Ichsanul menjawab, hal itu tidak bisa. Karena, tim independen sudah ada ketentuannya sendiri, artinya, keduabela pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

“Ya tidak bisa terlalu tinggi, tidak bisa juga terlalu rendah. Tapi, kami tetap optimis bulan Mei ini, masalahnya sudah selesai,”tutupnya.

Teks : Trie Putra

Editor : Imron Supriyadi

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *