Terkait Jembatan Musi IV Pembebasan Lahan Belum Tuntas

PALEMBANG, KS – Proses pembebasan lahan kawasan Seberang Ulu (SU), tepatnya di 13 Ulu, Kelurahan 10 Ulu, Kecamatan SU II untuk pembangunan jembatan Musi IV, hingga sekarang belum selesai. Hal itu dikarenakan tidak adanya kesepakatan antara pemilik persil dengan pemerintah terkait nilai ganti rugi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Palembang, Syafri HN Nungcik mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan negosiasi pertama dengan warga terkait nilai ganti rugi. “Untuk besaran biaya ganti rugi bagi 19 persil pemilik lahan di kawasan 13 Ulu itu, sudah ada tim sendiri yakni, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Kami tidak tahu angka pastinya,”ungkapnya, disela-sela sosialisasi dan negosiasi pembebasan lahan untuk pembangunan Jembatan Musi IV, di kantor Camat SU II, Rabu (13/5/2015).

Mengenai target penyelesaian pembebasan lahan, sambung Syafri, pihaknya belum bisa memastikannya, karena keinginan pemilik lahan dengan Pemerintah berbeda. Terutama mengenai biaya ganti rugi lahan. “Kalau kami maunya secepatnya, kalau bisa negosiasi pertama ini sudah kelar semua. Tapi, sepertinya tidak bisa secepat itu,” katanya.

Walau demikian, pihaknya optimis masalah pembebasan lahan di kawasan SU segera diselesaikan dalam waktu dekat, mengingat proyek itu harus sudah mulai jalan paling lamban bulan Juli 2015. “Untuk pembebasan lahan di Seberang Ilir sudah selesai, tidak ada lagi masalah lagi. Kami tinggal menunggu persetujuan pemilik persil di sini (SU), kami harapkan masalah ini segera selesai dalam waktu dekat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Balan Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Gunawan mengatakan, untuk dana alokasi Musi IV sudah ada. Tapi, untuk proses lelang masih terhambat akibat belum selesainya pembebasan lahan kawasan SU.

“Kalau belum selesai, tidak bisa tandatangan kontrak. kami minta kepada Pemkot juga cepat, sebenarnya kami sudah kerahkan segala upaya untuk penyelesaian masalah pembebasan lahan ini, tapi warga masih menginginkan harga tanah mereka dibayar tinggi. Ini negosiasi pertama, kalau masih deadlock, harus ada negosiasi kedua, ketiga dan selanjutnya, sampai tuntas. Sehingga awal Juli sudah tandatangan kontrak dan proyek segera jalan,” ujarnya.

Disinggung mengenai pemotongan alokasi anggaran dari pusat, Gunawan membenarkan hal tersebut. Sekarang alokasi anggaran dari pusat hanya Rp 63 miliar, atau menurun sebesar Rp 27 miliar, dari Rp 90 miliar. “Hal itu dikarenakan, proses pembebasan lahan yang tak kunjung selesai, apalagi ketika di evaluasi waktu pengerjaan hanya tinggal 4 bulan. Otomatis, dana tersebut tidak akan terserap secara total, akhirnya pusat kurangi alokasi anggarannya,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Yulius, kuasa hukum pemilik lahan warga 13 Ulu, mengatakan, pihaknya tetap akan memperjuangkan keinginan masyarakat. Dimana, nilai ganti rugi harus sesuai. “Yah harus sesuai, ini baru negosiasi. Kalau masyarakat tidak menerima, harus dilakukan negosiasi kedua. Dan harus sesuai keinginan warga, kalau tidak warga tidak mau,” katanya.

Yulius mengaku, dari 19 persil pemilik lahan, angka ganti ruginya berbeda-beda, tapi untuk kisaran permintaan warga adalah Rp 2,5-Rp3 juta per meter persegi. “Angka tersebut hanya untuk lahan, belum ditambah dengan bangunan warga, baik permanen maupun non permanen,” ujarnya.

Yulius menambahkan, pihak pemerintah bisa mengakomodir permintaan pemilik persil tersebut. Sehingga proses pembebasan lahan segera tuntas. “Dari 19 persil lahan milik warga, lahan yang paling luas adalah 5000 meter per segi,” pungkasnya.

TEKS : TRIE PUTRA

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *