KPK Mandul Terhadap Kasus Dugaan Penyimpangan Bansos dan Hibah di Lahat

LAHAT, KS – Dugaan Penyelewengan Dana Bansos dan Hibah di Kabupaten Lahat hingga kini kasusnya mandeg. Bahkan Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, juga tidak menjelaskan secara detil bagaimana hasil pemeriksaan terhadap  Bupati Lahat, H.Saifudin Aswari Riva’i, SE beberapa waktu lalu.

Bahkan sejak kasus itu bergulir hingga kini seperti hilang ditelan bumi. Suasana di Lahat juga sepi dengan kabar lanjutan tentang kasus tersebut. Tidak jelas apa yang terjadi antara Kejaksaan Agung RIO dan Bupati Lahat, hingga kasus Dana Bansos dan Hibah tahun anggaran 2011-2012 ini terputus begitu saja. Padahal sebelumnya, berita pemeriksaan ini mengguncangkan Kabupaten Lahat, karena orang nomor satu ini di Lahat ini diperiksa Tim Tipikor Kejagung RI.

Terkait hal itu, Asep Rahmat Suwandha, Tim Korsup Pencegahan KPK saat dimintai keterangan oleh Kabar Sumatera mengatakan, pihaknya tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi dengan Bupati Kabupaten Lahat. Meskipun KPK sebuah lembaga pemberantas korupsi, namun menurut Asep semuanya ada bagiannya masing-masing, sehingga dirinya tidak bisa menjelaskan kasus dimaksud.

“Sebelumnya Bupati Lahat diperiksa oleh Tim Tipikor Kejagung RI. Nah kalau Kejagung sudah memeriksa, KPK maupun Kapolri tidak berhak memeriksa. Sebab sudah ada MoU antara Jaksa Agung, Ketua KPK dan Kapolri, yang menyatakan jika salah satu sudah memeriksa permasalahan atas sebuah kasus, maka yang lainnya tidak boleh ikut-ikutan. Ini cara untuk mencegah kekeliruan maupun percekcokan antara ke tiga pimpinan di lembaga ini,” beber Asep setelah Pertemuan BPKP & KPK terkait KORSUKDA di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat.

Asep menambahkan, pihaknya datang ke Lahat hanya melakukan koordinasi dengan Pemkab Lahat terhadap pencegahan korupsi di segala bidang. “Bukan hanya sekadar bansos maupun hibah. Yang jelas, kalaupun ada aduan ke KPK kirim saja e-mail KPK. Namun kalau pemeriksaan mengenai Bupati Lahat, itu sudah hak Kejagung RI bukan KPK. Sebab mereka sudah memeriksanya terlebih dahulu. Lebih detailnya, saya tidak tahu karena saya bagian koordinasi untuk pencegahan korupsi bukan meriksa korupsi,” tegasnya.

Saat ini, pemeriksaan terhadap Bupati Lahat mengenai kasus dugaan korupsi itu yang sebelumnya telah booming di media, kini “mati suri” telah “pidem” dan tidak ada penjelasan dari tim Kejagung RI.

TEKS : JUMRA ZEFRI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *