47 Paku Bumi Belum Terpasang

PALEMBANG, KS – Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fly Over Jakabaring, Joko Saputro mengaku, saat ini masih ada 47 tiang pancang atau paku bumi yang belum dipasang, akibat lahan yang belum dibebaskan. “Sejak 8 Mei lalu, pengerjaan pemasangan paku bumi di arah Jakabaring terpaksa kami hentikan, karena ada 4 persil pemilik lahan yang enggan lahannya dibebaskan untuk pembangunan, tapi untuk proses pengecoran diatas bangunan masih tetap berjalan,” ungkapnya, Kamis (14/5/2015).

Joko mengatakan, permasalahan pembebasan lahan terkendala mengenai kecocokan harga nilai ganti rugi, serta ada 1 lahan yang memiliki dua surat. “Ada 3 pemilik lahan yang meminta ganti rugi yang tidak masuk akal. Saat ini pemerintah belum menyanggupinya, sementara yang satunya sedang berproses di pengedalan,” katanya.

Menurut Joko, untuk pembebasan lahan tersebut sudah ada tim khusus, baik dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel maupun Pemkot Palembang. “Yah sudah ada panitianya, mereka yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikannya. Kami hanya melaksanakan pengerjaan pembangunan saja,” sebutnya.

Walau demikian, sambung Joko, secara keseluruhan pengerjaan pembangunan fly over sudah 44 persen. Semuanya sudah berjalan sesuai prosedur atau target yang ditentukan. “Target penyelesaian pemasangan tiang pancang ini November. Kami optimis bisa menyelesaikannyan,” katanya.

Joko berharap, permasalahan sengketa lahan tersebut dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat, sehingga pihaknya bisa melanjutkan kembali penanaman 47 paku bumi yang belum ditatam. “Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, fly over yang dilakukan tujuannya untuk kepentingan bersama. Pembebasan lahan tidak boleh sampai mengganggu pembangunan. Karena itu harus mendapat dukungan semua elemen terutama masyarakat,” harapnya.

Terpisah, panitia pembebasan lahan fly over Jakabaring Fahmi Fadillah mengatakan, selama ini pihaknya sudah bekerja maksimal dalam menyelesaikan hal tersebut. Tapi, masih ada warga yang menginginkan biaya ganti rugi yang tinggi. Padahal warga lainnya, sudah rela membebaskan lahannya untuk pembangunan tersebut. “Sekarang, sepenuhnya kami serahkan kepada pengadilan, untuk yang memiliki dua sertifikat, sementara tiga yang lainnya masih proses pendekatan terus,” katanya.

Menurut Fahmi, dalam melakukan pendekatan tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Lurah maupun Camat dikawasan tersebut. Untuk melakukan pertemuan secara rutin, sehingga hati pemilik lahan itu bisa terbuka. “Segala upaya sudah kami lakukan. Kami harap pemilik lahan bisa segera membebaskan lahannya, untuk harga ganti rugi bisa dinegosiasikan lagi,” tutupnya.

TEKS : TRIE PUTRA

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *