Buat IMB Dulu, Baru Mendirikan Bangunan

pembangunanan-rumah

Foto : IST

 

PALEMBANG, KS – Sosialisasi tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hingga kini masih terus dimaksimalkan. Namun hasilnya, sebagian masyarakat belum banyak yang manaati tentang kewajiban kepemilikan IMB. Parahnya, sebagian developer dan pengusaha seringkali menyalahi proses kepemilikan IMB. “Sekarang masih banyak pengembang ataupun pengusaha, yang menyalahi aturan. Mereka mengurus izin setelah proses pembangunan sudah berjalan. Seharusnya, lengkapi dulu izinnya baru mulai bekerja,” ujar Kabid Tata Bangunan dan Reklame Dinas Tata Kota Palembang, Sodik Muhadi, Minggu (10/5/2015).

Berdasar itu, Sodik mengingatkan kepada para developer, pengusaha dan masyarakat yang akan mendirikan pembangunan harus melengkapi IMB. Karena hal itu bersifat wajib. “Apapun bentuk bangunannya harus ada izin. Seperti rumah tempat tinggal, rumah toko (ruko), perumahan, kantor, perusahaan dan lainnya,” tegasnya, sembari menmabahkan setiap tahunnya, pembuatan IMB di Kota Palembang frekwensinya selalu meningkat. Namun, hingga kini masih ada bangunan yang tidak ada IMB.

Sodik menyebutkan, sebenarnya dalam mengurus IMB tidaklah sulit. Sebab pemohon IMB cukup melengkapi persyaratan. Sementara untuk proses penerbitannya memakan waktu selama 14 hari kerja.  Sodik juga mengaku, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dan berkoordinasi dengan pihak kecamatan maupun kelurahan. Karena, kenyataannya masih ada masyrakat yang belum mengetahui tentang kewajiban memiliki IMB.

“Kalau ada yang belum ada izin, kami biasanya dekati secara persuasif. Artinya tidak asal bongkar. Setelah diperingati sebanyak 3-4 kali, mereka belum urus IMB, maka kami akan rekomendasikan kepada Walikota untuk dibongkar oleh Satpol PP,” katanya.

Sodik menambahkan, untuk besaran biaya yang harus dikeluarkan pemohon IMB berbeda, tergantung dengan bangunan, lokasi bangunan, milik perorangan atau perusahaan dan lainnnya. Misalnya pembangunan rumah tempat tinggal tidak sederhana dilingkungan padat, indeknya 0,3425 dikali dengan harga dasar izin yakni Rp 48 ribu per meter persegi (m2) dikali dengan luas bangunan.

“Itu hitungan untuk lingkungan padat. Seperti ditengah kota kawasan Jalan Merdeka, dan lainnya. Kalau untuk pinggiran kota, tentunya cara penghitungan biayanya juga berbeda. Kami harap kedepan semua bangunan yang berdiri di Palembang lengkap dengan izinnya,” pungkasnya.

TEKS : TRIE PUTRA

EDITOR : IMRON SUPRIYADI