Ratusan PKL di Ditertibkan, Dikurung atau Denda Rp 50 Juta?

Ilustrasi Penertipan PKL Olh Satpol PP | Dok KS

Ilustrasi Penertipan PKL Olh Satpol PP | Dok KS

PAGARALAM, KS – Walau  suasana diguyur hujan, proses penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilakukakan Badan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pagaralam, dalam operasi yustisi, pekan silam, sempat menuai protes dari klanagan pedagang saat lapak maupun barang dagangan mereka diangkut.  Namun demikian, akhirnya para PKL terpaksa harus merelakan barang dagangannya diangkut dan tidak bisa berbuat banyak.

Terkait hal itu, Kaban Satpol PP Kota Pagaralam, Drs Bhakti Nadjamudin MSi mengatakan, sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah melayangkan surat pemberitahuan untuk menertibkan sendiri dagangannya.

“Pelaksanaan operasi ini mengacu pada Kepmendagri no 7 tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam menegakkan Perda, keputusan Walikota Pagaralam no 175 tahun 2015 tentang pembentukan tim yustisi serta perda Kota Pagaralam nomor 13 tahun 2003 tentang pengaturan dan penertiban PKL Kota Pagaralam,” jelasnya.

Adapun lokasi penertiban sendiri lanjutnya,  meliputi Kawasan Pasar Dempo Permai, Pasar Sayur, Seputaran Pagaralam Square, RM Bunda, Simpang Empat Pos Polisi hingga kawasan Bioskop Lama. Sementara untuk pelanggaran perda ini diatur dalam KUHP atau PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Pagaralam.

“Ya, sesuai ketentuan pidanan Perda no 12 tahun 2010, bagi PKL yang tidak mengikuti ketentuan dan masih melanggar  diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50 juta,” tegasnya.

Bagi para pedagang yang barang-barang dagangannya diangkut mengaku pasrah saja. Mereka mengakui sebelum ini mereka dapat surat edaran dari pemkot Pagaralam terkait penertiban dan agar PKL yang ada di seputar Pasar Dempo Permai dan sekitarnya untuk pindah ke Pasar Nendagung.

“Kami sangat berkeberatan untuk pindah, karena kami sudah puluhan tahun berjualan di sini. Sementara di Pasar Induk Nendagung itu sepi pembeli dan lapaknya tidak ada,” kata Marlin, salah seorang pedagang. Kendati demikian, dirinya mengeluhkan pula adanya informasi mengenai lapak yang ada sebagian sudah dikuasai pejabat di Pagaralam dengan memakai nama orang lain.

“Jika hal itu benar, tentunya kami mempertanyakan pemindahan ini. Selain sepi pembeli bahkan untuk lapak pun kami tidak punya,” sambungnya seraya berharap agar pemerintah memberikan kebijakan tentang alokasi yang telah diperuntukan dimaksud.

TEKS : ANTONI STEFEN

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *