Menanti Vonis Bebas Pak Ustadz

Suasana Aksi demonstrasi Ormas yang membela Ustadz HRF saat Sidang Pledoi berlangsung di PN Lahat - FOTO - JUMRA ZEFRI-KS

Suasana Aksi demonstrasi Ormas yang membela Ustadz HRF saat Sidang Pledoi berlangsung di PN Lahat – FOTO – JUMRA ZEFRI-KS

Kasus dugaan pencabulan terhadap santri di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Fatah Lahat, sidangnya terus berlanjut. Pekan silam sidang pledio digelar di Pengadilan Negeri (PN) Lahat. Agendanya pembacaan pledoi Ustadz H Ramlan Fauzi (HRF). Sementara sidang itu diwarnai aksi demo dari sejumlah pihak. Tujuannya menuntut vonis bebas erhadap Ustadz HRF

Pekan silam, Kota Lahat di warnai aksi turun ke jalan dari masyarakat dan sejumlah Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbasis agama. Diantaranya Ormas Pemuda Nadlatul Ulama (NU), yakni Gerakan Pemuda Anshor, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI), tokoh agama dan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Lahat.

Aksi para aktifis agama itu terkait dengan berlangsungnya sidang pledoi di PN Lahat yang agendanya pembacaan jawaban atau pledoi Ustadz HRF. Seperti diberitakan sebelumnya, Ustadz HRF dijadikan tersangka oleh Polres Lahat atas tuduhan dugaan pencabulan terhadap santri di Ponpes Al Fatah yang dipimpinnya.

Aksi turun ke jalan itu mendesak kepada pengadilan agar Ustadz HRF bisa dibebaskan dari segala tuntutan. Sebab menurut mereka, tuduhan itu dinilai telah mendzalimi Ustadz HRF dan menodai hukum. “Semua tuntutan jaksa atas kasus pencabulan tidak benar atau perbuatan cabul tersebut adalah rekayasa,” tegas para demonstran.

Beriring dengan proses sidang berlangsung, sejumlah santri Ponpes Al-Fatah juga bersaksi di depan kantor PN Lahat. Mereka menyatakan semua perkara pidana yang menimpa kiai mereka adalah fitnah yang sengaja diumbar oknum untuk mencoreng nama baik Ustadz HRF di Kabupaten Lahat. “Selama ini Ustadz Ramlan adalah ulama besar dan pendiri BKPRMI Lahat serta imam utama masjid Jamik Kabupaten Lahat,” ujar mereka.

Tak tanggung-tanggung dalam aksinya, hadir juga tokoh agama Kabupaten Lahat, KH. HusnudinKarim Al-Hafidz didampingi tokoh masyarakat Lahat, H.Ibrahim Akib. Keduanya juga melakukan orasi. Aksi yang dilakukan sebagai bentuk solidaritas sejumlah kiai untuk mendukung dan memperkuat mental Ustadz HRF saat menjalani persidangan. “Kita ingin mengunggah hati jaksa dan hakim agar membebaskan Pak Haji Ramlan. Sebab Pak Haji tidak terbukti melakukan perbuatan pencabulan seperti yang diterangkan oleh para korban,” tegasnya.

Oleh sebab itu Kiai asal Kikim Timur itu mengatakan dengan tegas, agar jaksa dan hakim bisa menjalankan proses hukum seadil-adilnya tanpa memihak kepada siapapun. “Kita yakin Haji Ramlan bisa divonis bebas, karena fakta itu tidak bisa dibuktikan di persidangan,” ungkap Pimpinan Ponpes Darussalam Kikim Timur Lahat ini.

Sementara itu, dalam pledoinya di PN Lahat, Ustadz HRF  menyatakan tuntutan tersebut adalah rekasaya. Disebutkan,  oknum aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berinisal E, A dan H mengumpulkan santri-santri di luar Ponpes di rumah E tanpa sepengetahuan dan seizin pondok. Padahal Ponpes ada pengurus dan peraturan yang wajib ditaati.

Pada kesempatan itu Ustadz HRF juga mengatakan tidak ada bukti visum yang menyatakan positif. Meskipun sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan positif adanya tuduhan terhadap Ustadz HRF. Bahkan salah satu tenaga didik di MTs Suka Cinta juga ikut membenarkan tuduhan terhadap Ustadz HRF. Atas dasar itu Polres Lahat menetapkan Ustadz  HRF sebagai tersangka dalam kasus ini.

Sementara, beberapa waktu lalu Kapolres Lahat, ketika itu AKBP Budi Suryanto melalui Kasat Reskrim AKP Hidayat Amin didampingi Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Ipda Nurhanas mengatakan, pihaknya sudah melakukan visum terhadap anus lima anak laki-laki yang menjadi korban. Hasil pemeriksaan sementara memang terdapat luka, tetapi belum diketahui pasti penyebabnya. Penyidik masih menunggu hasil visum dari dokter.

Upaya untuk menguatkan tuduhan terhadap Ustadz HRF itu terus dilakukan. Menurut informasi, dalam pekan terakhir tanpa sepengetahuan, anak-anak sering keluar komplek. Diduga kuat mereka disuruh lembaga tertentu untuk ke Rumah Sakit. Tujuannya anak-anak harus melakukan terapi psikologi. Sementara pihak Ponpes tidak pernah memberi izin kepada santrinya. Namun  izin itu dinyatakan oleh salah stau oknum di sebuah Rumah Sakit di Lahat.

Atas dasar itu, Ustadz HRF sangat yakin tuduhan itu rekayasa dari oknum yang ingin menjelekkan nama dirinya di Lahat. “Saya sangat merasakan, semua bukti-bukti itu hanya untuk menyudutkan saya. Semua mengada-ada atau direkaya seolah-olah itu nyata. Sekali lagi saya didzalimi, sekalipun dari awal hingga sekarang kasus ini digelar, mohon direnungkan bahwa saya tidak pernah mengakui adanya perbuatan seperti yang dituduhkan tersebut. Terlepas status saya sebagai terdakwa, saya juga selaku ayah dari anak-anak saya, saya mengerti agama, seorang pimpinan pondok pesantren, seorang kepala kantor di lembaga kementerian agama. Saya sangat mengerti hukum dan moral. Untuk itu saya mohon kepada majelis hakim agar membebaskan dan membersihkan nama baik saya dari segala tuduhan yang memang tidak pernah saya lakukan. Sebab saya yakin majelis hakim akan menegakkan keadilan seadil-adilnya,” tegas Haji RF.

Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di PN Lahat berkeyakinan bahwa terdakwa Drs H.Ramlan Fauzi,M.Pd.I bin H.Hasanaudin (Ustadz HRF) terbukti bersalah melanggar pasal 82 UU No.23 tahun 2002 dan menuntutnya selama 7 tahun penjara dengan denda sebesar Rp.60 juta subsidair 6 bulan kurungan.

Dalam persidangan Ustadz HRF juga memperlihatkan surat pernyataan dari ketiga LSM tersebut. Isi pernyatan itu, pertama, kronologis kejadian sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama tersangka H.Ramlan Fauzi. Semua itu menurut Haji RF tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebab keterangan dan pernyataan yang diajukan oleh RW (inisial orangtua korban) masih diragukan kebenarannya. “Apalagi yang bersangkutan tidak mengetahui benar duduk permasalahannya,” tegasUstadz HRF. Kedua, untuk membuktikan diperlukan klarifikasi atas kebenaran pemasalahan ini, sehingga dapat dicapai pembenaran masalah sesungguhnya.

Ketiga, bahwa uang sebesar Rp. 180 juta yang diterima oleh mereka bukan merupakan penyuapan untuk menutupi perkara sebagaimana yang dituduhkan oleh pelapor, akan tetapi uang tersebut untuk penyelesaian masalah lain internal mereka dengan Ustadz HRF.

Keempat, bahwa mereka nama-nama tersebut diatas E, H dan A (LSM dimaksud) tidak ada sangkut pautnya dengan masalah yang dilaporkan oleh RW (salah statu orang tua korban). Kelima, bahwa mereka tidak mengenal RW, salah satu wali santri yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Ustadz HRF. Dalam surat pernyataan tersebut, ketiga LSM itu membubuhkan tanda tangan diatas materai 6.000 dan disaksikan dua orang saksi yakni, Iskandar dan Azhari Idrus.**

TEKS : JUMRA JEFRI

EITOR : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *