Melintaslah, Kau Kan Kutangkap

Truk Pengangkut Batubara

Truk Pengangkut Batubara

PALEMBANG, KS – Protes warga terhadap angkutan Batubara akhirnya mendapat respon.  Pekan silam, wakil rakyat telah menetapkan, awal Mei 2015, adalah hari akhir bagi truk Batubara. Angkutan yang telah menimbulkan keresahan warga ini, mau tidak mau harus stop berlalu di jalan umum.  “Apabila ada yang melanggar maka akan dikenakan sanksi,” tegas Yulius Maulana, Wakil Komisi IV DPRD Sumatera Selatan (Sumsel).

Tak kalah tegas, Nasrul Halim anggota Komisi IV menyatakan bila pada saatnya nanti nasih ada angkutan yang melanggar, pihak berwenang akan menangkap kendaraan beserta sopirnya. Tindakan tegas bewrupa sanksi ini, sepertinya tidak main-main. Sebab jika tidak diterapkan, sangat mungkin aturan hanya akan menjadi macan kertas yang tak berarti apa-apa.

“Sanksi tegas semacam ini perlu dilakukan agar yang bersangkutan tidak mengulang kesalahan yang sama. Tidak hanya itu, izin operasi kendaraan yang melanggar juga akan dievaluasi.,” ujarnya.

Desakan pelarangan angkutan Batubara ini jauh sebelumnya bukan hanya datang dari dewan dan warga saja. Tetapi sejumlah aksi demonstrasi mahasiswa sudah tidak terhitung lagi, berapa kali mereka turun ke jalan. “Mahasiswa mengancam akan menggelar aksi besar-besaran bila angkutan batubara tetap melintas pada awal Mei ini,’’ paparnya.

Penetapan larangan bagi angkutan Batubara ini berdasarkan pada kesepakatan bersama. Sebelumnya, DPRD Sumsel dengan asosiasi angkutan batubara dan pihak terkait lainnya sudah melakukan rapat khusus, yang hasilnya melarang angkutan Batubara melintas di jalan umum. Kesepakatan ini merespon banyak keluhan masyarakat dan aksi demonstrasi ribuan mahasiswa.

Pelarangan angkutan Batubara ini bukan tanpa alasan. Sebab secara materi, tidak sedikit warga yang telah menjadi korban. “Sudah banyak kerugian yang diderita masyarakat akibat truk angkutan batubara, baik materi, mental dan psikologis. Oleh sebab itu sudah saatnya angkutan batubara melintas di jalan khusus Batubara,” tegas Yulius.

Kebijakan yang kemudian dilakukan, Komisi IV DPRD Sumsel kemudian melayangkan surat resmi kepada pihak terkait, baik ke sejumlah perusahaan angkutan maupun ke Dinas Perhubungan dan Polda Sumsel. Surat itu dikirim terkait dengan pelaksanaan teknis di lapangan.**

TEKS : TRIE PUTRA

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *