Anggaran Dipangkas, SKPD Galau?

skpd

EMPAT LAWANG,  KS – Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan para pegawai negeri sipil (PNS) dikabupaten Empat Lawang galau, pasalnya anggran setiap SKPD bakal dipangkas. Hal ini terkait adanya pemotongan dana bagi hasil (DBH) migas oleh pemerintah pusat. Adapun pemotongan DBH Empat Lawang yang dilakukan pemerintah pusat tak tanggung tanggung mencapai Rp 187 M.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Empat Lwwang, Mgs Nawawi  menyampaian, DBH Empat Lawang setiap tahun sebesar Rp 400 M, hal ini lah yang menopang meningkatkan APBD Empat lawang. Namun ditahun 2015 ini bakal dipotong sebesar Rp 187 Milyar berdasarkan keputusan presiden no 36 tahun 2015,”jelas ini brimbas pada pebangunan kabupaten Empat Lawang,” katanya.

Dalam menyikapi persoalan ini imbuh Nawawi, pihaknya hari ini, telah melakukan rapat tim anggaran pemerintah daerah (TPAD) yang diketua langsung sekda Empat Lawang, kemudian beranggotan dispenda, bappeda, dna BPKAD serta Kabag pembangunan, nanti akan di carikan solusi dengan memangkas dan menunda kegiatan yang dianggap belum penting seperti sosialisasi,”tim TAPD akan menilai kegiatan mana saja yangbbakal di tunda, jangannkecil hati SKPD jika kegiatannya di potong, namun tidak dilakukan pada satu SKPD karena kegiatan di setiap SKPD bakal dimpotong,” jelasnya.

Apakah berdampak pada anggaran dana desa (ADD) Pemangkasan ini, lanjut wawi jelas bakal berdampak pada anggaran dana desa pasalnya ADD meruapakan 10 persen dari APBD nah, jika APBD dipotong ADD juga otomatis berkurang sesuai APBD.”yang saya ketahui pemotongan DBH bukan hanya provinsi namun juga seluruh kabupaten dan kota, makanya ada khabar asosiasi bupati,walikota serta gubernur bakal protes ke pemerintah pusat,” bebernya.

Sementara itu, Kepala BPPT Kabupaten Empat Lawang, M Mursadi mengaku siap menjalankan kebijakan pemotongan DBH, walaupun itu jelas berdampak pengurangan dana nya padahal angaran BPPT meupakan anggaran SKPD paling kecil di Empat Lawnag,”jika memang seperti SKPD daerah lain, hanya datang kekantor dan tidak ada kegiatan sekalipun kami siap,”tegasnya.

Untuk diketahui, dampak pemotongan DBH membuat kepala SKPD bumi slaing keruani sangi kerawati galau, bahkan menjadi bahan perbincangan hanat baik kepala SKPD maupun PNS, wajar karena jikalau tidak ada kegiatan apalagi dana dinas luar maka tidak akan ada lagi penghasilan lain selain gaji,”susah kita kalau begini, lebih baik balek kedusun naksi lagi,”ujar salah seorang PNS.

Begitu juga di utaakan para kepala SKPD,mereka bereebar menanti hasil rapat TAPd,merasa cemas program nya tercoret,apalagi kegiatan yang sudah dalam proses,jikalau terpotong maka akan merusak kewibawaan pemerintah itu sendiri,”massak kegiatan sudah lelang bakal di potong, inilah ulah pemerintah pusat,”tukasnya.

 

TEKS : SAUKANI

EDITOR : IMRON SUPRIYADI

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *