Gema Sumsel Tolak Keras MOU Freeport

Sekelompok warga berdemo di halaman Kantor DPRD Sumsel. | Foto : Ardhy Fitriansyah

Sekelompok warga berdemo di halaman Kantor DPRD Sumsel. | Foto : Ardhy Fitriansyah

PALEMBANG – Sekelompok orang yang mengatasnamakan Gerakan Mahasiswa (GEMA) Pembebasan Sumatera Selatan (Sumsel) menyambangi gedung DPRD Sumsel Jumat (27/2). Mereka meminta kepada wakil rakyat Sumsel guna menyampaikan aspirasinya ke pemerintah pusat untuk menolak perpanjang nota kesepahaman MoU (Memorandum of Understanding) antara pemerintah dengan PT Freeport.

Kordinator lapangan M Anton saat melakukan orasinya dengan tegas mengatakan mereka dalam aksi damainya agar DPRD Sumsel menyampaikan aspirasi mereka untuk menolak pemerintah Jokowi yang melakukan MoU dengan PT freeport.

“Rezim pemerintahan Jokowi yang katanya pro rakyat, namun kenyataanya malah memiskinkan saudara kita yang berada di Papua. Saat ini warga Indonesia semua sudah banyak yang pintar tahu bahwa sumber daya alam (SDA) melimpah akan tetapi hasilnya malah dikelolah oleh pihak luar atau asing” tambah Anton.

Berkenaan dengan ini, Gema pembebasan sumsel menyatakan pertama putuskan nota kesepahaman antara pemerintah dengan PT Freeport yang jelas merugikan rakyat dan melanggar UUD.

Kedua Rezim yang ngakunya merakyat tapi kenyataanya kebujakan memihak kepada asing harusnya pemerintah harus amanah dan tunduk pada sistem yang baik sesuai syariat Islam.

Ketiga sumber daya alam seperti emas, migas yang melimpah harusnya dikelola oleh masyarakat Indonesia sendiri dengan memandang syariat Islam dengan khilafah.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *