Alex Siap Implementasi UU Pemerintah Daerah

Alex Noerdin Gubernur Sumsel | Dok KS

Alex Noerdin Gubernur Sumsel | Dok KS

PALEMBANG – Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Alex Noerdin, menyatakan komitmennya terhadap impelementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Perda) saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Hotel Netsapa, Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (27/2).

Selain membahas impelementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Rakernas APPSI yang dibuka oleh Wakil Presiden, Yusuf Kalla ini, juga memberikan rekomendasi hasil pertemuan Gubernur se-Indonesia terkait posisi Pemerintah Provinsi melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ada 10 rekomendasi hasil pertemuan Gubernur se-Indonesia. Diantaranya penguatan peran Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Provinsi sebagai wakil dan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Alex di sela Rakernas APPSI.

Alex Noerdin menambahkan, dalam rekomendasi itu juga terdapat desakan agar segera dikeluarkan kebijakan Land Reform, yang mengatur secara tegas pengguguran hak atas penguasaan dan pengelolaan tanah negara yang terlantar oleh perusahaan dan atau pribadi, setelah batas waktu lima tahun agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

“APPSI juga sepakat dengan pandangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa wewenang untuk menetapkan pelaksana tugas Kabupaten/Kota yang Bupati/Walikotanya berakhir masa jabatannya berada sepenuhnya pada Gubernur. Akan tetapi, hal teresbut perlu ada payung hukum dalam bentuk Keputusan Menteri,” lanjutnya.

Secara terpisah, Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Provinsi Sumsel, Edward Chandra mengatakan, tujuan Rakernas APPSI sangat penting mengingat penyelenggaraan pemerintah daerah telah mengalami perkembangan pengaturan yang dinamis sejak berlangsungnya era reformasi.

“Dari tahun 2009, pengaturan mengenai Pemerintah Daerah telah mengalami tiga kali perubahan. Yang pertama dengan ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999. Undang-undang ini memuat butir pengaturan yang menjadi landasan tentang pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik,” ujar Edward.

Perubahan pemerintah daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, dijelaskan Edward, dikenal dengan istilah Big Bang Decentralization. Sebuah perubahan mendasar tentang penataan pemerintah daerah di Indonesia yang telah berjalan puluhan tahun sebelum memasuki reformasi.

“Perubahan kedua aturan pemerintah daerah dengan ditetapkannya UU NO 32 Tahun 2004. Undang-undang ini yang berdasarkan pada pemikiran untuk membangun keseimbangan pemikiran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” pungkasnya.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ/REL
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *