Ojek Gandeng Akhirnya miliki Payung Hukum

EMPAT LAWANG – DPRD Empat Lawang telah menyetujui usulan pemerintah eksekutif, untuk mengatur keberadaan angkutan umum jenis bentor tersebut.

Hal ini terungkap, ketika disampaikan panitia khusus (pansus) DPRD Empat Lawang yang membahas pengajuan Raperda Tentang Penertiban Angkutan Umum jenis Bentor.

“Angkutan umum jenis bentor memang harus memiliki Payung Hukum,” ungkap Windera Safri sebagai juru bicara pansus yang membahas raperda tersebut.

Disampaikannya, sesuai dengan amanat SK Dirjen Kementerian Perhubungan Angkutan Darat, bahwasannya angkutan umum jenis bentor ini memang merupakan salah satu bentuk angkutan umum.

Bahkan keberadaannya pun juga terdapat disebagian besar wilayah Indonesia. Hanya saja patut diketahui sesuai dengan petunjuk Kemenhubdarat tadi, untuk jenis bentor harus ada aturan yang patut diketahui bagi pemiliknya.

“Jadi tidak ada istilah modifikasi dari kendaraan motor biasa yang dijadikan bentor. Seperti yang ada di Empat Lawang, yakni motornya berada di samping becaknya,“ kata Windera.

Semestinya kendaraan motornya berada di posisi depan. Secara tidak langsung harus dengan modifikasi standar aturan Kemenhubdarat.Nantinya Perda ini bentuknya perizinan angkutan darat jenis bentor.

Bentor yang sudah ada? Kata Windera, hal itu juga tidak jadi persoalan. Karena juga termasuk wilayah pencarian rezeki masyarakat itu sendiri. Hanya saja, nantinya harus dilakukan pendataan oleh instansi terkait agar tidak terjadi pembludakan jumlah bentor.

Misalnya pengurusan trayek untuk wilayah kerja bentor itu sendiri. Dari wilayah mana ke wilayah mana.

Dan nantinya selain perda, mesti diterbitkan perbup untuk mengatur secara teknis mengenai operasional bentor di lapangan.

“Bentor itu bisa dijadikan angkutan umum, namun harus diatur agar sesuai petunjuk Dirjen Kemenhub dan diperjelas lagi oleh perda dan perbup,”tukasnya.

 

TEKS     : SAUKANI

EDITOR : FJ ADJONG

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *