Anak Pejabat Kangkangi KK PNS, BKD Empat Lawang Kecolongan

ilustrasi

ilustrasi

EMPAT LAWANG – Salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru bertugas sekitar Empat Tahun, berhasil pindah tugas ke Pemkot Lubuklinggau. Padahal, PNS wajib mematuhi kontrak kerja hingga 10 tahun, sejak diangkat dan dilantik menjadi abdi Negara di Empat Lawang.

PNS yang mengangkangi kontrak kerja tersebut, sudah bertugas di Pemkot Lubuk Linggau sejak akhir Desember 2014 silam, bernama Mariani, Amd, dengan NIP 19880927201112009.

Belakangan diketahui dia anak seorang pejabat, yang awalnya ditempatkan di Dinas Pendidikan. Beberapa bulan sebelum mutasi ke Pemkot Lubuklinggau, diperbantukan di Bagian Humas dan Protokol Setda Empat Lawang, tepatnya di ruangan Wakil Bupati Empat Lawang.

Pada 28 September 2014, Mariani mengajukan surat pindah tugas ke BKD Empat Lawang. Kemudian BKD membuat nota dinas yang ditandatangani Januarsyah, sebagai kepala BKD ke Wabup Empat Lawang.

Dalam nota dinas tersebut, permintaan kepada Bupati Empat Lawang untuk menandatangani dan menyetujui perindahan Mariani ke Pemkot Lubuklinggau.

Padahal, Januarsyah Hambali sudah tidak menjabat sebagai Kepala BKD lagi, terhitung 24 September 2014. Januarsyah sudah dimutasikan ke Kesbangpol.

Berkas Mariani terus berjalan, sehingga keluarlah surat persetujuan dari Bupati Empat Lawang, yang ditandatangani Wabup Empat Lawang, H Syahrial Hanafiah, dengan nomor 800/305/BKD.III/2014. Surat ini kemudian ditembuskan ke Pemprov Sumatera Selatan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, melalui Sekretaris Daerah, mengeluarkan Surat Keputusan (SK), terkait persetujuan perpindahan Mariani dari Pemkab Empat Lawang ke Pemkot Lubuklinggau, dengan nomor 1978/KPTS/BKD.II/2014.

“BKD benar-benar kecolongan, karena ada PNS yang pindah ke luar daerah tanpa sepengetahuan bagian mutasi pegawai,” ungkap Kepala BKD Empat Lawang, M Azhari.

Dijelaskannya, ada beberapa kejanggalan yang sagat mencolok terhadap proses administrasi perpindahan Mariani ke Pemkot Lubuklinggau. Diantaranya, yang bersangkutan sudah melanggar perjanjian kontrak dengan Pemkab Empat Lawang, bahwa bersedia ditugaskan di Empat Lawang, minimal 10 tahun sejak diangkat menjadi PNS.

Selain itu, berdasarkan PP nomor 9 tahun 2003, Pejabat Pembina Kepegawaian daerah adalah Bupati.

Dalam PP dimaksud katanya, perpindahan dan pemberhentian PNS merupakan wewenang Bupati dan bukan Wakil Bupati. Atau Wewenang Walikota dan bukan wewenang Wakil Walikota. Sedagkan untuk di tingkat Provinsi, merupakan wewenang Gubernur.

“Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA), sama sekali tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui perintaan Mariani untuk pindah ke Pemkot Lubuklinggau. Selain bupati, tidak ada yang berwenang menyetujui atau memberikan rekomendasi tersebut,” jelas M Azhari.

Lanjutnya, kejanggalan lainnya adalah, perihal yang tercantum dalam surat yang diajukan Mantan Kepala BKD (Januarsyah, red) dan perihal yang tercantum dalam surat yang ditandatangi Wabup Empat Lawang, H Syahril Hanafiah, berbeda dengan data yang ada di pembukuan surat keluar dan surat masuk BKD Empat Lawang.

Diduga, manipulasi data ini dilakukan, untuk memuluskan proses perpindahan Mariani, dari Pemkab Empat Lawang ke Pemkot Lubuk Linggau.

“Data di BKD tidak ada PNS yang mengajukan pindah, makanya selama ini BKD Empat Lawang belum mengetahui jika ada PNS yang sudah pindah ke luar daerah,” jelasnya.

 

TEKS         : SAUKANI

EDITOR     : FJ ADJONG

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *