BKD Palembang Persilahkan SKPD ajukan Tenaga Kerja Kontrak

PALEMBANG – Meskipun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI sudah memoratorium perekrutan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Palembang, mempersilahkan kepada kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemkot Palembang untuk mengajukan permohonan tenaga kerja kontrak. Apabila, memang membutuhkan.

Kepala BKD Palembang Kurniawan mengatakan, yang bertugas melakukan pendataan terhadap kebutuhan tenaga kerja adalah kepala SKPD. Setelah semua di data, baru ketahuan berapa banyak kebutuhan tenaga kerja di masing-masing SKPD.

“Kemudian, kepala SKPD mengajukan ke BKD yang diteruskan kepada Sekretaris Daerah (Sekda). Untuk persetujuan ada ditangan Wali Kota, apakah SKPD layak dilakukan penambahan tenaga kerja kontrak atau tidak,”ungkapnya, saat dihubungi, Minggu (1/2).

Sambung Kurniawan, biasanya setiap SKPD, kebutuhan tenaga kerjanya berbeda. Karena, hal itu berkaitan erat dengan anggaran masing-masing SKPD.

“Jadi, upah tenaga kontrak perbulan, ada di masing-masing SKPD. Jika, anggarannya memang layak, bisa saja ditambah. Kalau anggaran tidak memenuhi, ya tidak bisa,” ujarnya.

Kurniawan menjelaskan, masa kerja tenaga kontrak tersebut, tidak bisa dipastikan. Karena, untuk perpanjangan masa kerja ada ditangan kepala SKPD masing-masing.

“Artinya, ada penilaian tersendiri dari kepala SKPD. Jika, kinerjanya bagus dan masih di butuhkan maka akan diperpanjang, begitupun sebaliknya,”bebernya.

Kurniawan menambahkan, kontrak kerja antara Pemkot Palembang dengan tenaga kerja berlaku selama satu tahun.

“Jadi, setiap tahun kontrak kerjanya diperbaharui. Ada yang lanjut bekerja, ada juga yang di stop,”tambahnya.

Sementara itu, sebelumnya, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Setda Palembang, Meidi Artata mengatakan, jumlah honorer dilingkungan Setda Palembang kisaran 150-200 orang. Dengan gaji per bulan sebesar Rp 1,2 juta.

“Total anggaran yang dikeluarkan untuk honorer sekitar Rp 260-300 juta per bulan, untuk APBD memang dalam proses verifikasi di Provinsi Sumsel. Kita hanya memberikan honorer yang ada dilingkungan Setda Palembang saja,” tutupnya.

 

TEKS       : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *