Tak Nyambung, HBA Coret Program Kerja SKPD

Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri

Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri | Dok KS

EMPAT LAWANG – Sejumlah program kerja diajukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dicoret, karena banyak program kerja diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum nyambung dengan visi misi kepala daerah.

“Ada indikator mesti dipahami dalam pengajuan program, jadi jangan berkecil hati kalau dicoret,” tegas Bupati Empatlawang H Budi Antoni Aljufri, melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) H Nanti Kasih Ade kemarin.

Pengajuan rancangan program kerja SKPD, mengacu pada visi misi Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri dan H Syahril Hanafiah. Selain itu harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama lima tahun.

“Kalau SKPD tak mampu menerangkan apa programnya, baik itu output, input dan benefitnya tidak nyambung. Dengan sendirinya akan direvisi bahkan dicoret,”jelasnya.

Artinya, tidak sembarangan dalam mencoret suatu program, namun ada indikatornya yang menyebabkan program itu dihapuskan.

Ke depan, imbuh Nanti, kepala SKPD harus pintar-pintar dalam menyusun program, yang disesuaikan dengan RPJM yang ada dan juga Renstra yang ada.

Hal ini juga, ungkapnya, Pemerintah Kabupaten Empatlawang sendiri ada skala prioritas dalam pembangunan.

Nanti Kasih memaparkan, skala prioritas pembangunan saat ini ada di infrastruktur dengan porsi pembangunan 40 persen, selanjutnya eknomi denganporsi 30 persen dan sosial 30 persen.

Nah sebut Nanti Kasih, skala prioritas itu tidak melulu 40 persen infrastruktur, kalau kedepannya infrastruktur sudah dibangun bisa jadi ekonomi maupun kegiatan sosial yang ditingkatkan.

Selanjutnya mencotohkan, dalam hal pembangunan sentra perekonomian di Pulau Emas, untuk saat ini anggaran yang terbesar dalam pembuatan infrastrukturnya, nah infrastrukturnya bisa sampai diangka Rp18 miliar.

“Namun untuk ekonominya masih kecil hanya Rp 5 miliar dalam pembangunan pasar di Pulau Emas,” katanya.

Nanti Kasih menambahkan, dengan adanya indikator dalam pembangunan tadi tentunya uang yang ada yakni uang negara itu dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat.

“Jangan sampai dana yang ada itu dalam pembangunan lebih kecil dari pada dana dalam tanda kutip kepala dinasnya, yakni perjalanan dinas,” tukasnya.

TEKS : SAUKANI

EDITOR : FJ ADJONG




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *