Hadapi Pilkada, PKS Sumsel Tidak “Saklek”

pksPALEMBANG – Dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung di 7 kabupaten dan kota di Sumsel, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak ditekankan “Saklek” harus berkoalisi dengan partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Bahkan PKS membuka diri bagi kalangan eksternal, dengan syarat dan ketentuan seperti mempuni, berkualitas dan orang yang benar memasyarakat serta berpotensi untuk menang. Proses seleksinya saat telah berjalan dengan menyeleksi dari bawah mengusulkan, melalui proses Pemilihan Umum Internal (PUI) kader terlebih dahulu.

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Sumatera Selatan (Sumsel), Syaiful Padli mengatakan, hingga saat ini belum ada nama-nama yang akan dimunculkan PKS dalam bersaing pilkada di tujuh kabupaten dan kota tersebut. Baik dari internal partai maupun orang di luar partainya.

Namun Syaiful mengakui, di tujuh wilayah tersebut, PKS memang tidak menduduki pimpinan dewan. “Kadernya belum muncul. Sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir PKS tidak mendapatkan kursi atau kosong, Muratara ada 2 kursi, dan PALI 1 kursi. Target di pilkada tidak ada dimana saja yang hendak dimenangkan, namun pada dasarnya kemenangan pasti diinginkan,” ujarnya (29/01).

Disinggung soal kemungkinan berkoaliasi dengan partai lain, Syaiful mengatakan hal itu akan dilakukan. Mengingat PKS tetap membutuhkan koalisi. Sebab banyak kursi di setiap wilayah tidak mencukupi. “Namun untuk berkoalisasi, kami tidak terlalu saklek atau harus menekankan harus dengan KMP. Karena di daerah berbeda dengan di pusat. Saat ini juga masing-masing ketua fraksi di seluruh Indonesia sedang dipanggil ke Jakarta membahas strategi dalam acara konsolidasi fraksi PKS se-Indonesia. Disana juga akan membawa permasalahan daerah masing-masing,” ungkap mantan Humas PKS Sumsel itu.

Dijelaskan, untuk melakukan seleksi siapa yang akan dimajukan saat pilkada, PKS membentuk pemilu internal, untuk kemudian nama-nama Bakal Calon (Balon) akan dibawa ke DPW PKS Sumsel untuk ditetapkan siapa yang layak dimajukan. “Minimal 3 biasanya. Setelah dikaji oleh DPW, barulah mengambil putusan, tentunya tetap berkoordinasi dengan DPP PKS. Tidak menutup kemungkinan juga dari eksternal, dengan syarat mempuni, berkualitas dan orang yang benar memasyarakat serta berpotensi untuk menang. Sekarang sudah berjalan, tapi DPW belum memberikan perintah secara resmi. Untuk kabupaten dan kota biasanya DPW yang memutuskan, “ imbuhnya.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR      : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *