UMP Guru Honorer Tunggu Regulasi

LUBUKLINGGAU – Wacana pembayaran gaji guru honor standar Upah Minimum Propinsi (UMP) sampai saat ini belum mendapat kepastian. Sebab Kementrian Kebudayaan Pendidikan Dasar dan Menengah (KemenbudDikdasMen) Republik Indonesia belum mengeluarkan regulasi atau Surat Edaran (SE).

Para guru tenaga honorer di Kota Lubuklinggau saat ini masih menunggu gebrakan menteri Anies Baswedan tersebut segera terealisasi. Sebab gaji mereka selama ini sangat jauh dari kecukupan.

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Menengah Dinas Pendidikan Lubuklinggau, Firdaus Abky saat dibincangi Kabar Sumatera, Rabu (28/1) mengatakan, gaji para guru honorer unit Dikdas hanya menerima kisaran Rp 250 ribu – Rp 600 ribu per bulan. Penghasilan ini sangat tidak mencukupi kebutuhan dan tidak sesuai dengan pengeluaran. “Tidak cukup, karena mereka mau ke sekolah pake motor, ada juga yang naik angkot. Gaji segitu masih berat diongkos bagi mereka guru honorer,” kata Firdaus.

Dengan demikian ia berharap wacana pembayaran gaji standar UMP tersebut segera ada kejelasan, sehingga bisa terealisasi. Dengan begitu, akan meringankan beban guru honorer.

Dijelaskan, instruksi pembayaran gaji sesuai UMP bagi guru honorer sudah beberapa waktu lalu dikeluarkan KemebudDikdasMen RI, namun belum dibarengi dengan regulasi. “Belum sampai ke Kota Lubuklinggau. Wacana itu sudah ada, namun belum ada kepastian mengenai kuota penerima per kota dan kabupaten. Instruksi dari Kementrian sudah ada, namun regulasinya belum ada, kita tunggu saja dulu,” tambah Firdaus.

Ia berharap penuh, program tersebut bisa berjalan, apalagi di tingkat Sekolah Dasar (SD) selama ini banyak kekurangan guru yang ditutupi tenaga honor, yang peran sertanya sama seperti guru honorer. “Gaji guru honor selama ini disesuaikan dengan kondisi keuangan sekolah. Kebanyakan tenaga honor kita , Surat Keputusan tugasnya dari Kepala Sekolah. Nah, kalau program tersebut harus SK Wali Kota. Kita tidak akan banyak menerima, karena Lubuklinggau sejak 2005 menghentikan pengangkatan honorer,” terangnya.

Firdaus menambahkan, selama regulasi belum dikeluarkan kementrian, penganggaran untuk penggajian belum mendapat kejelasan, apakah dibebankan ke Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD) atau APBN. “Kemungkinan besar baru bisa terealisasi pasa APBD Perubahan, itupun kalau sudah ada regulasi yang jelas, sebab APBD/APBN 2015 sudah ketok palu,” tegasnya.

Sementara disebutkan, Kepala Seksi Tenaga Kependidikan Bidang Dikdas Dinas Pendidikan, H Fikri saat ini guru honorer SD berjumlah lebih kurang 720 orang tersebar di 85 SD Negeri.

 

TEKS       : SRI PRADES

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *