PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

PALEMBANG – Setelah terbitnya surat dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), di mana isi surat tersebut mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) diseluruh daerah untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri (LHKPN). Hal itu didasari untuk mencegah timbulnya dugaan korupsi di kalangan PNS.

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Muzakir menerangkan, pihaknya juga telah mengetahui adanya peraturan baru itu. Akan tetapi, surat edaran tersebut masih belum berada ditangannya.

“Suratnya masih kita tunggu terlebih dahulu. Jika sudah sampai, maka ini akan segera kami bahas serta mensosialisasikan kepada semua PNS di lingkungan Pemprov Sumsel dan di tiap Kabupaten/Kota juga,” sebut Muzakir.

Sebelumnya, sambung Muzakir, kewajiban melaporkan harta kekayaan hanya berlaku untuk aparatur yang akan menduduki jabatan tertentu saja. Namun, kali ini semua PNS harus melaporkan kekayaannya.

“Laporannya cukup menuliskan berapa harta bergerak, harta tidak bergerak, piutang, hutang, gironya berapa, perhiasan dan lain-lain. Kemudian ditandatangani di atas materai 6000. Data ini diberikan kepada Inspektorat selaku pengawas,” kata dia.

Sebelumnya, laporan harta tersebut selama ini ditugaskan kepada BKD Sumsel. Namun, dikhususkan untuk PNS jabatan Eselon I (Sekda) dan Eselon II (Kadis dan Kaban) saja. Muzakir menyebutkan, hal itu karena sudah berkoordinasi dan bekerjasama dengan KPK.

Namun, jika nantinya diberlakukan peraturan baru tersebut, menjadi tugas dan tanggungjawab Inspektorat Sumsel. Jadi dari 7.400 PNS di Sumsel, akan ada sekitar 7.300 PNS yang harus melaporkan harta kekayaannya per tahun ini ke Inspektorat Sumsel.

“Sementara 58 PNS dengan jabatan Eselon I dan Eselon II tetap melaporkan kekayaannya di BKD Sumsel,” urainya.

Penyerahan laporan harta kekayaan itu dilakukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya korupsi. Pasalnya, dalam beberapa kasus, pegawai golongan III dan sebagainya bisa memiliki rekening gendut.

“Ini akan membuat laporan harta dan kekayaan tiap PNS bersifat transparan. Dan jelasnya, sangat bagus untuk diterapkan. Namun memang perlu sosialisasi bagi tiap PNS agar bisa mematuhi peraturan itu,” pungkasnya.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *