Petani Wajib Diberi Hak Pengelolaan Lahan

PALEMBANG – Serikat Petani Sriwijaya (SPS) kerjasama dengan Scale up menggelar lokakarya penyusunan rencana aksi Advokasi Gambut untuk satu tahun kedepan. Divisi gambut SPS bersama Scale Up melakukan study pengelolaan dimasyarakat. Tujuannya untuk memberitahu pemerintah, bahwa masyarakat Indonesia petani, mempunyai kemampuan untuk mengelola lahan Gambut.

“Baik di kawasan hutan maupun Hak Pengguna Lain (HPL). Bukan cuma perusahaan yang mampu pengelolaan itu, meminta agar pemerintah dapat juga memberikan hak pengelolaan terhadap lahan pada masyarakat dengan disertai juga berbagai bantuan,” ucap Sudarto Marelo, Aktifis SPS Divisi Gambut

Dikatakan Sudarto, dari studi tersebutlah berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan pada masyarakat untuk melakukan pengelolaan. “Keluasan lahan gambut di Sumsel jutaan hektar, seperti di OKI lebih kurang 780 hektare. Dan itu hampir sebagian besar 60 persen sudah dikuasai sejumlah perusahaan baik HTI (Hutan tanaman Industri) dan perkebunana sawit. Kenapa masyarakat tidak dilibatkan, padahal masyarakat itu bisa juga,” kata dia.

“Selain di OKI lahan gambut juga banyak terdapat di Muba, Banyuasin, Mura, Muara Enim terbesar lahan gambutnya. Gambut ini fungsinya bisa menahan banjir, menyimpan air, tempat hidup para satwa, mampu mencegah kepanasan global dan bisa menyimpan dan menyerat karbon,” tambah Sudarto.

Sementara itu, Julian Junaidi Polong mengatakan, jika pengelolaan diinginkan oleh masyarakat, maka harus membenahi struktur kebijakan, isi kebijakan dan kultur kebijakan, memang lahan gambut ini ada yang sesuai kepentingan masyarakat ada yang tidak.

“Yang tidak sesuai lebih memprioritaskan hak kelola kepada perusahaan. Sebenarnya sudah ada aturan pengelolaan, namun porsinya sangat kecil. Peran pemerintah, banyak menjadi konsekuensi untuk mengontrol pihak perusahaan. Pengawasan seperti lahan gambut diatas 3 meter tidak boleh dibuka namun sekarang banyak. Sesuai PP 71 2014 jika air tanah 40 cm batasannya tidak boleh lebih, sekarang banyak. Akibatnya rawan kebakaran, air bisa kering, “ tambah Polong.

Polong menuturkan, kalaupun membuat kanal yang dalam harus ada pintu air untuk menutup agar tetap menutup dan tergenang. “Kalau masyarakat sepakat tinggal mendesak kebijakannya saja, “tandasnya.

 

TEKS      : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI

 

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *