Ujung Tombak PAD, Dispenda Baru Lubulinggau Dihadapkan Tumpukan ‘PR’

LUBUKLINGGAU – Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) yang baru satu minggu dIkukuhkan Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe,dihadapkan dengan tumpukan Pekerjaan Rumah (PR) yang sangat tinggi terkait sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini terlewatkan.

Dispenda yang diamanahkan kepada mantan Asisten III Pemerintahan Umum Setda Lubuklinggau,H A Rahman Sani dituntut bergerak cepat dan sigap menyikapi persoalan objek-objek pajak dan retribusi yang selama ini belum tersentuh dan terbilang kucing-kucingan dengan petugas penagih.

Seiring berkembangnya pembangunan di Kota Lubuklinggau, kini usaha-usaha rumah makan, restoran, bangunan-bangunan bertingkat kian menjamur, namun ada beberapa yang luput dari perizinan, sehingga tak menyokong pendapatan.

“Kita memang masih baru, tapi kita akan fokus penggalian sumber-sumber objek pajak dan retribusi, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lubuklinggau. Dispenda dipisahkan agar fokus mencari pendapatan,langkah-langkah melihat potensi-potensi sumber yang ada,” papar Kadispenda Lubuklinggau, H A Rahman Sani.

Diterangkan Momon,sapaan H A Rahman Sani, fokus utamanya yakni pada objek Pajak Bumi Bangunan PBB PP yang sejak 2015 diserahkan ke daerah akan terus dipantau dipastikan objek-objeknya.

Saat ini akan dikaji ulang,karena banyak tanah-tanah yang sudah berubah sertifikat dan pemilik tanah. Misal, dari sebelumnya tanah hanya satu pemilik sekarang sudah dua atau lebih,kemudian bangunan yang selama ini hanya satu dua lantai,sekarang sudah bertambah.

Diungkapkan, PAD tahun 2015 sektor pajak dan retibusi ditargetkan sebesar Rp 61 miliar, terdiri dari pajak reklame, restoran rumah makan, parkir, pajak bagi hasil, IMB, bagi hasil, dan sumber lainnya.

Diterangkan Momon, dalam waktu dekat tim penagih pajak akan turun ke lapangan dibarengi dengan pendataan objek-objek yang selama ini terlewatkan.

“Khusus bagi pengusaha Sarang Burung Wallet (SBW), akan kita panggil, membahas mengenai retribusi mereka selama ini dan menetapkan retribusi wajib di tahun ini,sehingga pendapatan bidang SBW bisa optimal,” ujar Momon.

Penagihan pajak dan retribusi tidak hanya di Dispenda saja,ada beberapa yang berada di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Dishub) seperti parkir, terminal, di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar).

Namun pendapatan terbesar di Dinas Kesehatan di bidang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kemudian Bandiklat jika ada orang luar yang Diklat di Lubuklinggau, serta pajak bagi hasil pajak kendaraan dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

“Penagihan pajak dan retribusi kita lakukan per bulan, ada tim Dispenda yang akan datang menagih kelokasi objek pajak, sedangkan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) mereka menyetor langsung ke Bank,” kata dia.

 

TEKS          : SRI PRADES

EDITOR      : FJ ADJONG




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *