Korupsi di Era Jokowi-JK

Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Jokowi-JK | Ist

Presiden dan Wakil Presiden Indoneisa, Jokowi-JK | Ist

Tantangan pemberantasan korupsi pada era Jokowi-JK kian menarik. Kinerja pemberantasan korupsi tahun 2014, yang diapresiasi beragam kalangan akan ”bersentuhan” dengan fokus pembangunan yang mendapat perhatian terbesar, yang diarahkan pada maritim, energi, dan pangan, selain sektor infrastruktur dan perizinan.

Transparansi Internasional (TI) baru saja mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2014. IPK Indonesia adalah 34. Artinya, persepsi upaya pemberantasan korupsi Indonesia hanya naik dua poin dibandingkan dengan tahun lalu meski secara peringkat posisi Indonesia meningkat menjadi ke-107 dari semula pada posisi ke-114 dari 175 negara yang disurvei.

Ada prinsip dan beberapa hal penting dalam menilai dan meletakkan IPK dalam seluruh konteks program dan upaya pemberantasan korupsi. Banyak pihak makum dan sepakat, IPK tak dapat dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur keberhasilan pemberantasan korupsi. Misalnya, sejauh mana dinamika keterlibatan publik dan pembangunan budaya anti korupsi tengah dilakukan.

Fakta lain yang perlu mendapatkan perhatian, selama ini laut menjadi salah satu sumber korupsi dan kejahatan lain yang tidak pernah ditangani secara sistemik dan terstruktur oleh sistem kekuasaan, termasuk oleh aparatur penegak hukumnya. Problem illegal fishing harus dimaknai secara luas bukan sekadar pencurian ikan di wilayah teritorial laut Indonesia, melainkan ”pengurasan dan perampokan” atas sumber daya laut dan/atau melalui sarana laut.

Nyatanya, penyelundupan bahan bakar minyak ke luar Indonesia ataupun penyelundupan beragam komoditas asing ke dalam Indonesia tanpa pajak sepeser pun, masalah perdagangan manusia, penyelundupan narkoba besar-besaran karena Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit melainkan daerah tujuan terjadi melalui dan menggunakan sarana serta prasarana laut dan kelautan Indonesia.

Begitu juga dengan pencurian sebagian besar kekayaan sumber daya alam Indonesia menggunakan laut sebagai bagian dari sarana kejahatannya. Tak mungkin semua kejahatan illegal logging, perampokan hasil tambang mulai dari batubara, tembaga, timah, nikel, biji besi, hingga gas dan minyak dilakukan tidak melalui laut untuk mengapalkannya ke luar Indonesia. Ada lebih dari 300 persen pelabuhan tak terdaftar di seluruh wilayah garis pantai Indonesia dan hanya sekitar 100 pelabuhan yang terdaftar dan memiliki infrastruktur.

Belum lagi ada tendensi lain yang kian menguat, yaitu penguasaan pantai dan pulau oleh konglomerasi hitam tengah terjadi secara intensif dan sistematis. Kelak hal ini tidak hanya memarjinalkan rakyat, tetapi merebut secara sengaja dan ”legal” semua sumber daya laut tidak untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kemakmuran rakyat. Lebih-lebih adanya fakta bahwa politik pembangunan yang selama ini dikembangkan di Indonesia lebih berorientasi pada daratan bukan pada laut.

Apabila kita sepakat tidak lagi hendak memunggungi laut, perlu dilakukan hal-hal berikut. Pertama, penguasaan kedaulatan sesuai dengan garis pantai harus dilakukan secara maksimal. Kedua, orientasi pembangunan hukum, khususnya program legislasi nasional, harus diarahkan pada kepentingan dan pengelolaan sumber daya laut. Ketiga, pembangunan infrastruktur maritim dan agraris harus terintegrasi dengan akuntabilitas yang tinggi melalui Sistem Integritas Nasional yang konsepsinya sudah dibuat KPK dan kini ada di Bappenas. Keempat, tradisi, budaya, etos, dan spiritualitas laut dan kelautan Indonesia harus dikuatkan dan dikembangkan.

Semoga semangat Dewa Ruci dan lagu ”Nenek Moyangku Seorang Pelaut” dapat jadi modal awal untuk menjadikan laut sebagai pintu masuk pengembangan peradaban Indonesia masa mendatang yang dipadupadankan dengan teknologi informasi, komunikasi, dan digitalisasi.




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *