Kasus Pemerkosaan Anak Merajalela

Mewakili kaum ibu-ibu, massa dari organisasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Sumsel mendatangi kantor Gubernur,untuk menyampaikan aspirasinya, kemarin. | Foto : bagus Kurniawan

Mewakili kaum ibu-ibu, massa dari organisasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Sumsel mendatangi kantor Gubernur,untuk menyampaikan aspirasinya, kemarin. | Foto : bagus Kurniawan

PALEMBANG – Melihat banyaknya kasus pemerkosaan terhadap pelajar perempuan serta anak dibawah umur di Palembang. Mewakili kaum ibu di Sumatera Selatan (Sumsel), puluhan massa dari organisasi Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Sumsel mendatangi kantor Gubernur, Selasa (27/1), untuk menyampaikan aspirasinya.

Ketua MHTI DPD I Sumsel, Syafrida Syafruddin mengungkapkan, saat ini fenomena pemerkosaan sudah merusak generasi dan sangat merajalela. Dirinya menjabarkan, di pertengahan September 2014 ada pemerkosaan dilakukan oleh 15 anak SMP dan SMA di Palembang. Lalu, ada pencabulan anak SD dan kasus lainnya.

“Ada lagi di awal Januari kemarin, kembali digemparkan dengan pemerkosaan 12 anak SMP terhadap kakak kelasnya. Serta adanya pemerkosaan seorang anak 12 tahun oleh empat anak-anak. Ini kasusnya sangat memprihatinkan dan disebut kasus yang bersifat massal. Anak-anak disini menjadi korban baik posisinya sebagai pelaku maupun yang dianiaya,” kata Syafrida.

Kata Syafrida, tujuan pihaknya ke kantor Pemprov Sumsel ialah menyampaikan pengaduan dan laporan dari para kaum ibu. Sebagai instansi pemerintah daerah, Pemprov mungkin mampu menindaklanjuti permasalahan ini.

Selain itu, MHTI juga mendesak para pemimpin bertanggungjawab terhadap nasib anak-anak untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut mengembalikan fungsi ibu sebagai pendidikan utama dan pertama. Fungsi ibu tidak dibebani oleh beratnya perekonomian keluarga. Menerapkan syari’ah Islam dalam sistem sosial. Syari’ah Islam diantaranya, menetapkan pemisahan hubungan pria dan wanita, larangan berdua-duaan dengan bukan mahrom.

Dan, syari’ah Islam memberlakukan sanksi tegas bagi pelaku pemerkosaan atau pezina. Menerapkan Syariah Islam dalam sistem pendidikan. Menerapkan sistem pemerintahan berdasarkan sistem Khilafah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman mengatakan, dengan adanya kejadian pemerkosaan yang pelakunya banyak dari kalangan anak-anak, dirinya mengaku menyesal. Oleh karena itu, ia akan segera menindaklanjutinya dengan memanggil pihak terkait untuk segera melaporkan hasil kerjanya.

“Habis itu segera kita ajak rapat dari MUI, Badan Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan instansi terkait lainnya. Hal ini tidak boleh terulang kembali, dan yang terpenting kebersamaan kita yang paling perlu dalam menjaga dan mendidik anak-anak kita,” tegas Mukti.

 

TEKS         : IMAM MAHFUZ

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *