Harnojoyo Pertanyakan SKPD tak Raih Predikat Kepatuhan

Wakil Walikota Palembang. Harnojoyo, saat memimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda

PLT Walikota Palembang. Harnojoyo, saat memimpin Upacara Hari Sumpah Pemuda beberapawaktu lalu | Dok KS

PALEMBANG – Plt Wali Kota Palembang, Harnojoyo berharap, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang yang belum mendapatkan predikat kepatuhan dari Ombudsman, Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, dapat meningkatkan kinerjanya.

Harnojoyo mengatakan, ia merasa bingung kenapa masih ada SKPD yang belum meraih predikat kepatuhan dari Ombusman tersebut.

“Kenapa ada SKPD yang belum meraih predikat kepatuhan, ini patut dipertanyakan,”ungkapnya, usai memberikan piagam predikat kepatuhan SKPD, di ruang Parmeswara, Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Selasa (27/1).

Harnojoyo menyebutkan, kedepan predikat kepatuhan bukan hanya diberikan kepada SKPD, tapi akan diberikan juga pada Kelurahan, sehingga pelayanan baik dan prima dapat dirasakan masyarakat.

“Saya akan mendorong Lurah mendapatkan predikat itu dengan terus berkantor di Kelurahan, setiap satu minggu tiga kali selama tiga jam,”sebutnya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Sumsel Indra Zuardi mengatakan, sebanyak 17 SKPD dilingkungan Pemkot Palembang, meraih predikat kepatuhan, sesuai Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009, dalam pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.

Adapun 17 SKPD tersebut adalah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Lingkungan Hidup (BLH), Kesbangpol, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PUCK), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Tata Kota, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), PDAM Tirta Musi dan RSUD Palembang Bari.

“Penghargaan ini diberikan untuk memacu semangat jajaran pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Penilaian sudah kami semenjak satu tahun terakhir, dengan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Bisa dari laporan masyarakat, media massa, hingga inpeksi mendadak,”katanya.

Sambungnya, penilaian dari Ombudsman itu sebenarnya masih diragukan masyarakat, pasalnya SKPD yang meraih predikat kepatuhan relatif belum memenuhi keinginan warga.

“Seperti Disdukcapil, masih banyak warga yang belum puas. Tapi, penilaian ini sudah objektif, karena ada keseriusan SKPD itu untuk memberikan pelayanan terbaik,”tutupnya.

 

TEKS       : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *