DPRD Sumsel tetapkan 13 Program Legislasi Daerah

1 Anggota DPRD Sumsel Saat Menghadiri Rapat Paripurna, Terkait Usulan Prolegda. | Dok KS

Anggota DPRD Sumsel Saat Menghadiri Rapat Paripurna, Terkait Usulan Prolegda. | Dok KS

Selasa, 27 Januari 2015, sebanyak 13 Program Legislasi Daerah dibacakan pada Rapat Paripurna DPRD Sumsel, dan didengarkan oleh para anggotanya. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi DPRD Provinsi Sumsel Usman Effendi SH M.Hum mengatakan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat UUD Negara RI Tahun 1945.

Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia.

“Secara prinsip dan mendasar memberikan kewenangan kepada DPRD untuk membentuk produk hukum daerah yang berupa peraturan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang baik ini DPRD melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi (BP3) DPRD Sumsel akan menggunakan hak konstitusionalnya dalam menjalankan salah satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi dengan membentuk dan menyusun produk hukum daerah khususnya peraturan daerah. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan singkat tentang Program Legislasi Daerah Tahun Anggaran 2015,” ungkap Usman Effendi.

Dua Raperda inisiatif DPRD Sumsel, yakni Raperda tentang Perlindungan Anak Yatim/Piatu, Yatim Piatu dan Duafa (usulan dari lintas Komisi), serta Raperda tentang Penyiaran Televisi melalui Kabel dan Penyiaran Televisi dengan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) di wilayah Sumsel, (usulan Komisi III). Sedangkan, 11 Raperda eksekutif meliputi, Raperda Kuliah Gratis, Kawasan Bebas Rokok, Pelestarian Kebudayaan Daerah, Ketenagalistrikan, Kontruksi, Pertanggungjawaban APBD 2014,, APBD Perubahan 2015, APBD 2016.

Selanjutnya, Raperda tentang Perubahan Keempat atas Perda No 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemprov Sumsel, Perubahan Bentuk Badan Hukum PD Perhotelan Swarna Dwipa menjadi PT Swarna Dwipa, dan Perubahan Keenam atas Perda No 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah. (ADV).

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *