Pembebasan Lahan TAA Telan Rp 50 Miliar

Ilustrasi Pelabuhan Tanjung Api-Api

Pelabuhan Tanjung Api-Api | Dok KS

PALEMBANG – Guna mempercepat progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-api (TAA), Pemprov Sumsel sudah mengantongi nama-nama warga yang memiliki lahan di atas areal pembangunan tersebut.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumsel, Permana mengungkapkan, setelah tim percepatan KEK melakukan inventarisir beberapa waktu lalu. Didapati 165 warga yang diinventaris untuk 217 hektare lahan yang nantinya akan dilakukan kesepakatan pembebasan lahan.

“Dalam waktu dekat, segera dilakukan pembebasan lahan tersebut. Tentunya, kita masih menunggu proses penyusunan dokumen administrasi agar percepatan pembangunan fisik KEK TAA bisa dilakukan,” kata Permana di Kantor Pemprov Sumsel, kemarin.

Menurut Permana, proses tersebut masih berada dalam wewenang Biro Pemerintahan dan berkoordinasi dengan pihaknya. Permana menjamin, ketersediaan dana untuk proses pembebasan lahan tersebut.

“Sepenuhnya menggunakan dana APBD sebesar Rp51 miliar untuk pembebasan lahan. Setelah ini rampung, baru bisa masuk dalam tahap selanjutnya,” terangnya.

Meski demikian, Permana mengaku belum bisa mematok besaran ganti rugi yang akan diterima oleh para pemilik lahan tersebut. Menurutnya, besaran itu masih harus melalui proses penghitungan yang dilakukan oleh para tenaga ahli, kemudian disesuaikan dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

“Ada beberapa pertimbangan, seperti lokasi di pinggir jalan, lahan sebagian besar lahan gambut dan rawa, sementara yang diujung dan sedikit ke dalam merupakan tanah tumbuh, seperti kelapa dan tumbuhan lainnya, harganya tentu berbeda, nanti dihitung secara profesional,” ujar dia.

Pengukuran lahan, lanjutnya, tim telah menentukan titik nol kordinat dan melakukan penghitungan dengan teknologi penghitungan GPS. Untuk titik nol koordinatnya, berada di kawasan Tanjung Lago.

“Sosialisasi juga terus kita lakukan. Kita (Disperindag) sudah tiga kali melakukan pertemuan dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi. Untuk tim sendiri, intensitasnya lebih sering. Tentu, dengan semakin banyak pertemuan, harapan kita masyarakat bisa lebih paham dan menerima,” harap Permana.

Ia memastikan, lembaga yang berhak melakukan pengukuran resmi diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan dilakukan setelah proses dokumen selesai serta perhitungan nilai yang akan diganti rugi sudah rampung.

“Kami siapkan dana sesuai kebutuhan, dalam waktu dekat dana sebesar Rp 500 juta kami setor ke BPN untuk dilakukan pengukuran,” katanya.
Permana mengaku jika proses yang akan dilakukan tidak memakan waktu yang lama dan berlarut-larut. Dirinya juga berharap masyarakat dapat menerima meski tidak menutup kemungkinan tetap akan ada penolakan dari masyarakat terkait besaran ganti rugi.

“Kita usahakan, besaran ganti ruginya sudah sesuai dengan nilai tanah tersebut,” pungkasnya.
TEKS: IMAM MAHFUZ
EDITOR:RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *