Pembangunan Pemukiman di Pagaralam Meluas Hingga dilahan Persawahan

Ilustrasi Perumahan | Ist

PAGARALAM – Pembatasan terhadap sejumlah pembangunan pemukiman di areal persawahan dan kawasan serapan air lainnya, dipandang perlu dibatasi guna menekan angka kerusakan ekosistem maupun berkurangnya lahan pertanian.

“Kondisi alam Pagaralam saat ini mulai berubah, seperti suhu udara struktur tanah dan termasuk kondisi lingkungan banyak mengalami kerusakan akibat pertumbuhnan pembangunan pemukiman yang kurang tertata,” ujar Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aliansi Masyarakat Pemerhati Lingkungan, kemarin (25/1).

Menurutnya, sejauh ini ada sekitar 25 persen lahan pertanian yang tersebar di lima kecamatan se-Kota Pagaralam, kondisinya sudah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman. Begitu pula luas hutan lindung mulai berkurang termasuk lahan perkebunan.

“Faktor penurunan jumlah lahan pertanian dan perkebunan inilah menyebabkan iklim menjadi tak menentu, seperti suhu udara dan termasuk bahaya bancana alam pun kerap terjadi,” terangnya seraya berujar jika luas hutan dan lahan pertanian terus berkurang, dapat dipastikan kondisi ekosistem termasuk kawasan pemukiman masyarakat pun akan tergangg.

Kalau mencermati kondisi saat ini katanya, pihak pemerintah harus melakukan penyelamatan dengan mengupayakan pembatasan penggunaan lahan untuk perluasan permukiman.

Namun hal itu bukan hanya lahan pertanian saja, tapi termasuk pula melakukan rehabilitasi terhadap sekitar 2.774,5 hektare hutan kritis terutama dikawasan Gunung Dempo.

“Sesuai dengan data yang ada, sekitar 300 hektar yang terdiri dari 100 hektar hutan lindung dan 200 hektar hutan diluar kawasan hutan lindung, kondisinya saat ini mendesak untuk rehabilitasi,” teangnya seraya berkata untuk lahan kritis dikawasan hutan lindung mencapai 2.774,5 hektar dari luas hutan diluar kawasan hutan lindung mencapai sekitar 21.747 hektare.

Ia menambahkan, fungsi hutan merupakan salah satu penompang kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam terutama kekeringan dan banjir bandang, karena hampir 60 persen lahan petanian berada di daerah aliran air.

Terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Kota Pagaralam, Jumaldi Jani SP menegaskan, pihaknya tengah berupaya membuat larangan perluasan pemukiman di areal persawahan dan areal serapan air agar kelestarian alam yang terletak di kaki Gunung Dempo dan sekitarnya tetap terjaga dan tidak mengancam penurunan lahan pertanian.

“Kalau hal itu terus terjadi tentunya akan berdampak pada penurunan hasil pertanian terutama kerawanan pangan. Sejauh ini pihaknya sudah menggusulkan rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait hal itu,” jelasnya seraya menegaskan bagi siapa saja yang tidak mengindahkan hal itu akan dikenakan sanksi termasuk soal izin mendirikan bangunan.

Ia mengatakan, angka pertumbuhan penduduk terus meningkat hingga hal itu terus mendorong terciptanya kawasan pemukiman baru. Bahkan saat ini tidak sedikit warga pemilik lahan persawahan dengan sengaja menjual sawah yang sudah di kaplingkan untuk menjadi lokasi perumahan.

“Kalau hal itu terus dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lahan persawahan

terutama yang berada disekitar kota akan habis. Untuk itu, sebagai langkah pencegahan tentunya dibutuhkan adanya Peraturan Daerah (Perda) sebagai produk hukum yang melarang menjadikan sawah sebagai tempat pemukiman,” harapnya.

 

TEKS         : ANTONI STEFEN

EDITOR     : FJ ADJONG




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *