Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel ajak Masyarakat untuk #SaveKPK

Sarekat Hijau Indonesia (SHI) bersama 18 lembaga lainnya dengan mengatasnamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel dukung KPK akan melakukan aksi SAVE KPK, Senin 26 Januari. | Dok KS

Sarekat Hijau Indonesia (SHI) bersama 18 lembaga lainnya dengan mengatasnamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel dukung KPK akan melakukan aksi SAVE KPK, Senin 26 Januari. | Dok KS

PALEMBANG – Dampak dari penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijayanto (BW), Sarekat Hijau Indonesia (SHI) bersama 18 lembaga lainnya dengan mengatasnamakan diri mereka Koalisi Masyarakat Sipil Sumsel dukung KPK akan melakukan aksi SAVE KPK.

Rencana aksi akan dilakukan di Bundaran Air Mancur Palembang pada Senin 26 Januari 2015 (hari ini) dengan tuntutan agar pemerintah menyelamatkan KPK dan menuntut KPK untuk tetap fokus dan tegas dalam memberantas korupsi di sektor Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup di Indonesia khususnya Sumsel.

Ketua Sudarto Marelo mengatakan, pihaknya menyayangkan adanya tindakan seakan saling serang antara dua instansi penegak hukum di Indonesia tersebut yakni KPK dan Polri. Mereka menilai jika penangkapan terhadap Bambang Wijayanto dalam dugaan pemalsuan keterangan saat bersidang di MK dengan yang sungguh biadab.

Kenapa dikatakan begitu, karena penangkapan dilakukan dijalanan mirip seperti penangkapan terhadap penjahat jalanan dan kedua tangan diborgol.

“Kami mendesak agar elit kekuasaan atau pihak pihak tertentu untuk tidak menggunakan institusi kepolisian guna melakukan kriminalisasi terhadap pejuang anti korupsi yang bekerja dilembaga anti Rasuah (Korupsi), atau bermaksud melemahkan lembaga KPK,” ungkap Sudarto.

“Kami juga mendesak agar elit politik baik di Senayan maupun di Partai politik untuk tidak melakukan upaya upaya pelemahan terhadap KPK,” tambah dia.

Hal serupa juga dikatakan Ketua SHI divisi organiasi dan propaganda, Dedek Chaniago. Dimana menurut dia, praktik kriminalisasi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Wijayanto bukanlah hal baru. Hal serupa juga pernah terjadi sebelumnya saat menimpa penyidik KPK Novel Baswedan dan kasus Bibit Chandra.

“Praktik kriminalisasi adalah upaya untuk melemahkan KPK, dan hal itulah yang membuat para koruptor bersorak. Kami juga meminta pihak KPK untuk tetap fokus dan tegas memberantas korupsi di sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup khususnya sumsel,” bebernya.

“Kami juga menuntut Presiden Jokowi-JK untuk bersikap tegas dalam upaya melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagaimana dijanjikannya dalam kampanye Pilpres lalu,” tutup Dedek.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR      : FJ ADJONG

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *