Bupati Musi Rawas Didesak Serahkan Aset Lubuklinggau

  • Taati Undang-Undang Nomor 7 tahun 2001
  • Bangunan Jadi Rumah Hantu di Lubuklinggau

LUBUKLINGGAU – Koalisi Pemuda dan pengacara Pemerintah Kota Lubuklinggau terus melontarkan desakan agar Bupati Musi Rawas, Ridwan Mukti (RM), segera menyerahkan aset yang menjadi hak daerah otonom Lubuklinggau.

Koalisi ini terdiri dari Komite Nasional Pemuda Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan kuasa hukum atau pengacara Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Tuntutan koalisi ini, berlandaskan bunyi undang-undang nomor 7 tahun 2001 tentang daerah otonomi Lubuklinggau, disebutkan Kabuten Musi Rawas selaku kabupaten induk wajib menyerahkan seluruh asset bergerak dan tidak bergerak kepada daerah otonom Lubuklinggau.

Ironisnya, sejak 2001-2015, hanya sebagian kecil aset-aset tersebut diserahkan ke Kota Lubuklinggau, sedangkan gedung-gedung lainya masih dikuasai Musi Rawas.

Kuasa hukum Pemkot Lubuklinggau yang juga Ketua KNPI Lubuklinggau, Fery Fy menegaskan, sikap pemuda selama ini sudah cukup arif dalam menyikapi keegoan Kabupaten Musi Rawas yang masih menguasai yang bukan haknya.

“Masyarakat awam pun tahu, bangunan yang berdiri di Lubuklinggau pasti punya orang Linggau, bukan orang lain, itu yang harus dipikirkan mereka,” ujar Fy.

Dia meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau juga menunjukan ketegasan dalam penegakan peraturan perundang-undangan terkait aset tersebut, karena jika terus diam, maka tidak akan mendapat hak yang dilindungi undang-undang tersebut.

“Kalau pemkot mau tegas bisa, bangunan-bangunan Pemkab Musi Rawas yang ada di wilayah hukumnya, seluruh izin-izin perpanjangan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha, Izin mendirikan bangunan jangan dikasih perpanjangan izinnya. Tegakkan Perda SIUP, SITU, IMB kita,” tegas Fy.

Kemudian, lanjut dia, banyak ahli-ahli hukum di Kabupaten Musi Rawas, yang bisa menjadi penjabar mengenai peraturan dan undang-undang untuk Pemkab Musi Rawas .

“Bacalah perundan-undangan itu, jangan menjadi kebiasaan regulasi menjadi formalitas saja, tegakan dan jalan itu,” saranya.

Menurut Fy, salah satu konsekuensi yang diterima Musi Rawas apabila terus mengulur waktu penyerahan aset yakni tidak akan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dan tidak mendapat reward penambahan APBD dari pemerintah pusat.

Selain itu, kata dia, Bandara Silampari sampai saat ini tidak ada pesawat jenis boeing dari maskapai manapun yang mau masuk karena tidak ada kejelasan status kepemilikan.

“Ini tugas berat Kasatpol PP Lubuklinggau, untuk aset-aset yang ada agar diserahkan dengan menekan regulasi yang ada. Contoh lainya, Rumah Sakit Sobirin perizinanya harus ditinjau ulang , karena jika pelayanan buruk yang dinilai buruk orang pasti Lubuklinggau, karena tempatnya di Lubuklinggau,” pinta Fy.

Senada juga dilontarkan, Ketua GMNI Lubuklinggau, Febri Habibi Asril. Aktivis mahasiswa ini meminta agar Pemkab Mura menyadari bahwa Lubuklinggau bukan kota administratif lagi, melainkan daerah otonomi baru. Sehingga, hak-haknya harus diberikan.

” Kita bisa melihat di sekeliling kita banyak bangunan aset yang belum diserahkan seperti rumah hantu, tak ada perawatan, tak ada aktivitas pemerintahan,tak ada penerangan, ini memperburuk keindahan Kota Lubuklinggau. Kalau memang tidak dimanfaatkan serahkanlah ke Lubuklinggau, toh ini juga milik negera bukan pribadi bupati atau walikota,” papar Febri.

Dia meminta agar legislatif dan eksekutif bersatu, bahu membahu menyiapkan tim khusus untuk mendesak bila perlu jalur hukum agar aset diserahkan.

Sementara itu, baru-baru ini, Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe, pernah menerangkan akan mendukung Calon Bupati Musi Rawas yang punya komitmen menyerahkan aset ke Kota Lubuklinggau.

Di setiap momen hari ulang tahun Kota Lubuklinggau, mantan aktivis pemuda ini terus mengingatkan kepada Pemkab Mura dan kerap curhat kepada pejabat Pemerintah Propinsi Sumsel mengenai aset yang dituangkan di UU nomor 7 tahun 2001 harus diserahkan.

Diketahui, aset Lubuklinggau yang sampai saat ini belum diserahkan Musi Rawas diantaranya, terminal tipe A di Simpang Periuk yang sempat menyulut api antara DPRD Lubuklinggau dengan Dishub Mura menyangkut retribusi.

Kemudian Gedung Olahraga di Kelurahan Megang Kota Lubuklinggau, kompleks perkantoran di Kelurahan Taba Pingin, Gedung Diklat di Kelurahan Kayu Ara Lubuklinggau Barat I, dan kantor Eks KPU di Kelurahan Majapahit, serta banyak bangunan lainya.

 

TEKS       : SRI PRADES

EDITOR    : FJ ADJONG




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *