Tak Ada IMB, Bangunan Ruko Pedagang Dibongkar

PALEMBANG – Tidak miliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), rumah toko (ruko) milik pedagang yang berada di Jalan KH Azhari, Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu (SU) I tepatnya di Pasar 10 Ulu, dibongkar paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Palembang.

Berdasarkan pantauan Kabar Sumatera, Kamis (22/1), puluhan anggota Satpol PP, TNI dan Polri melakukan eksekusi sekitar pukul 10.30 WIB. Namun, eksekusi tersebut sempat terhenti sekitar 30 menit, karena puluhan pedagang pemilik ruko tersebut melarang eksekusi. Kemudian, pukul 11.15 WIB, Satpol PP kembali melakukan eksekusi menggunakan eksapator, akhirnya pukul 02.0 WIB bangunan rata dengan tanah.

Kepala Satpol PP Palembang, Tatang DK Direja mengatakan, pembangunan ruko tersebut sudah jelas melanggar aturan, karena didirikan diatas badan jalan. Bahkan, dinas terkait yakni, Dinas Tata Kota (DTK) Palembang, sudah tiga kali melayangkan surat peringatan ke Perusahaan Daerah (PD) Pasar Palembang Jaya, terkait pembangunan ruko tersebut.

“Eksekusi ini sudah melalui proses yang panjang. Dinas terkait sudah berulang kali melayangkan surat larangan mendirikan ruko di pasar 10 Ulu tersebut. Tapi, pihak PD Pasar tidak mempedulikannya,” ungkapnya, disela-sela pembongkaran ruko, di pasar 10 Ulu, Kamis (22/1).

Tatang menyebutkan, pihaknya hanya sebagai eksekutor atas laporan dinas terkait untuk melakukan pembongkaran ruko itu, selain itu, pihaknya telah memberikan waktu 7×24 jam sebagai pemberitahuan awal, serta memberikan waktu 1×24 jam kepada para pedagang untuk mengosongkan kios mereka.

“Peringatan sudah sering kami layangkan, baik kepada PD Pasar maupun kepada para pedagang yang menempati ruko itu, tapi karena, tidak ada itikat baik dari PD Pasar maupun pedagang untuk membongkarnya. Kami terpaksa lakukan pembongkaran paksa,”sebutnya.

Tatang menegaskan, apabila pedagang ingin menuntut secara hukum terkait pembongkaran ruko tempat mereka berdagang. Pihaknya mempersilakan.

“Silakan laporkan kepada pihak berwajib, karena kami sebagai eksekutor, sementara yang membangun ruko ini adalah PD Pasar,”tegasnya.

Tatang mengaku, selama ini tidak ada koordinasi antara pihak PD Pasar dengan DTK Palembang maupun Satpol PP terkait pembangunan ruko 10 petak dengan 27 kios tersebut.

“Bangunan ini membuat jalan KH Azhari semakin macet. Ditambah lagi, mengganggu estitika kota,”akunya.

Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Palembang, M Sabar mengatakan, kalau bangunan tersebut sesuai prosedur, tidak mungkin DTK Palembang melayangkan surat peringatan sampai tiga kali.

“Informasi yang kami terima pendiri bangunan liar ini PD Pasar,” tutupnya.

 

TEKS      : ALAM TRIE MARSATA

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *