Agenda Wisuda diubah, Mahasiswa Lubuklinggau “Gugat” Kebijakan Kampus

LUBUKLINGGAU – Para mahasiswa semester akhir Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) PGRI Lubuklinggau menuntut kebijakan kampus merubah agenda wisuda menjadi satu tahun sekali, dimana sebelumnya dua kali dalam setahun. Mahasiswa “menggugat” kebijakan kampus yang dinilai merugikan mahasiswa.

Ditahun-tahun sebelumnya kampus biru ini melangsungkan wisuda dua kali dalam satu tahun. Namun tahun 2015 phak akademik mengeluarkan kebijakan wisuda diselenggarakan satu kali dalam setahun. Kebijakan ini sontak menyulut amarah dan kekesalahan para mahasiswa semester akhir.

Kebijakan ini dianggap merugikan kalangan mahasiswa, karena jika wisuda hanya dilakukan sekali setahun, maka para calon sarjana pendidikan tersebut harus membayar SPP dan uang kemahasiswaan satu semester.

Wijaya, salah seorang mahasiswa jurusan sejarah STKIP PGRI Lubuklinggau kepada Kabar Sumatera mengatakan bahwa kebijakan tersebut pernah didemo dan saat ini masih terus ditolak oleh mahasiswa. Bahkan, baru-baru ini diadakan audiensi dengan pihak yayasan tanpa dihadiri ketua.

“Kalau wisuda setahun sekali, kami harus menambah biaya kuliah satu semester lagi. Besaran iuran per semester yang harus dibayarkan  sebesar Rp 550 ribu bagi mahasiswa angkatan 2009-2011,” kata Wijaya.

Terpisah, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Lubuklinggau, Ari Satria, juga membenarkan adanya polemik antara mahasiswa dan pihak yayasan tersebut. Diterangkannya, tiga hari lalu, BEM STKIP PGRI Lubuklinggau telah memfasilitasi antara mahasiswa dan pihak yayasan membahas tuntutan tersebut. “Intinya pihak kampus tetap melaksanakan wisuda sekali setahun, tapi ujian skripsi bisa dilakukan kapan saja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua STKIP PGRI Lubuklinggau, H Baidjuri Asir saat dikonformasi menegaskan kebijakan tersebut sudah mengacu pada aturan perguruan tinggi yang ada. “Wisuda setahun sekali itu memang sudah aturan dan kebiasaan kampus-kampus lain, di Linggau kampus mana yang dua kali, kemudian itu tidak akan merugikan mahasiswa, tidak ada iuran kalau mereka sudah ujian,” kata Baidjuri.

Mantan Kadisdik Sumsel itu menerangkan, kebijakan tersebut hanya pada pelaksanaan wisuda satu kali, sebab para mahasiswa boleh mengikuti ujian skripsi kapanpun. Apabila dinyatakan lulus ujian, maka tinggal menunggu jadwal wisuda dan  tidak akan ada lagi kewajiban membayar SPP dan uang kemahasiswaan.

“Kalau sudah ujian skripsi sudah mereka tinggal nunggu wisuda saja, tidak bayar SPP lagi. Dan memang setahu saya wisuda itu memang setahun sekali,” ujarnya.

Diterangkanya, untuk dapat dinyatakan lulus ujian skripsi setiap mahasiswa harus mendapatkan nilai minimal 2,76 sesuai dengan ketentuan Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Riset dan Pendidikan Tinggi RI.

 

TEKS       : SRI PRADES

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *