Target Penerimaan Pajak Wilayah Sumsel dan Babel Naik 50 Persen

PALEMBANG – Kepala Wilayah Direktotrat Jedrala Pajak (DJP) Wilayah Sumsel dan Babel, Samon Jaya mengatakan bahwa di 2015 target penerimaan pajak untuk Sumsel dan Babel mengalami kenaikan 50 persen. Peningkatan target itu merupakan yang tertinggi selama ini.

“Kita juga diminta dari kantor pusat untuk mampu mencari pendapatan negara dari sektor pajak baik PPN maupun PPH dan pajak lainnya tahun ini mencapai Rp15 triliun, angka ini naik 50 persen dari pencapai 2014 berkisar Rp10 triliun,” katanya saat menggelar Media Gathering di KMP Segentar Alam, Rabu (21/1) .

Meski mengalami peningkatan target yang signifikan, namun Samon optimis target tersebut bisa tercapai, pasalnya potensi pajak yang belum terserap di Sumsel dan Babel sangat besar. Menurutnya, masih banyak orang-orang kaya yang belum sadar bayar pajak.

“Sektor yang paling potensial yang selama ini belum digarap adalah pertambangan terutama pengusaha batubara, makanya tahun ini kita akan kejar sampai dapat, apalagi fasilitas kita sudah lengkap dengan dukungan dari pihak keamanan dan penegak hukum,” katanya.

Upaya penegakan hukum dan sanksi terhadap wajib pajak yang selama ini membandel, kemudian tahun ini masih membandel, pihak DJP akan memberlakukan sanksi tegas, mulai dari peringatan ringan, keras, penyitaan aset hingga dalam bentuk pidana. Penyitaan aset sudah dilakukan pihak DJP sejak tahun lalu, namun hal tersebut ternyata tidak memberikan efek jera bagi wajib pajak nakal.

“Makanya, kami memberlakukan pola penegakan hukum, apalagi DJP sudah dibekali tim penyelidik khusus layaknya KPK,” jelas dia.

Pemerintah sudah mulai melakukan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (RAPBN-P) 2015. Tahun ini, penerimaan negara ditargetkan Rp 1.765,6 triliun atau turun sekitar 1,5% dibandingkan APBN 2015 yang sebesar Rp 1.793,6 triliun.

Demikian dikemukakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (19/1/2015). Berikut rincian penerimaan negara seperti dipaparkan Bambang, Pajak Penghasilan (PPh) migas Rp 50,9 triliun, Pajak non migas Rp 1.244,7 triliun yang terdiri dari PPh non migas Rp 629,8 triliun. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 576,5 triliun. Pajak Bumi dan Bangunan Rp 26,7 triliun. Pajak lainnya Rp 11,7 triliun.

Kepabeanan dan cukai Rp 188,9 triliun yang terdiri dari Bea Masuk Rp 35,2 triliun, Bea Keluar Rp 12,1 triliun, Cukai Rp 141,7 triliun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 281,1 triliun sehingga total Rp 1.765,6 triliun. Dari jumlah tersebut pajak merupakan pendapatan negara yang paling tinggi kenaikannya, meski secara keseluruhan mengalami penurunan 1,5 persen.

Kata Bambang, angka tax ratio untuk 2015 adalah 13,57%. Naik dibandingkan tahun lalu yang sekitar 12%. Penyebabnya, ada perbedaan perhitungan tax ratio.

“Sekarang kita ajukan definisi tax ratio baru. Bila sebelumnya itu hanya perpajakan, sekarang kita masukkan penerimaan migas dan pertambangan mineral. Dengan definisi baru, maka tax ratio adalah sebesar 13,57%,” jelas Bambang. “Penerimaan sumber daya alam sebenarnya adalah pajak, cuma dalam bentuk lain. Esensinya sama, sehingga dimasukan dalam komponen tax ratio,” sambungnya.

 

TEKS         : AMINUDDIN

EDITOR     : RINALDI SYAHRIL

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *