Organda Sumsel Sepakati Tarif Angkutan Turun

PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, menetapkan penurunan tarif Angkutan Kora Dalam Provisi (AKDP) sebesar 5 persen, diberlakukan mulai hari ini, Kamis (22/1). Ketentuan tarif untuk angkutan kota, bus kota, dan bus rapid transit (BRT) Transmusi masih nunggu Peraturan Wali Kota (Perwali).

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Oraganisasi Angkutan Darat (Organda), Dinas Perhubungan (Dishub) Palembang dan perwakilan masyarakat, tarif angkutan kota (angkot) menjadi Rp3.200, dari sebelumnya Rp 3.500. Dan bus kota menjadi Rp4.000 dari sebelumnya Rp4.300.

Kepala Dishub Palembang, Masripin Toyib mengatakan, pemberlakuan tarif baru tersebut untuk semua jurusan, jarak jauh maupun dekat. Penurunan tarif juga berlaku pada Bus Rapid Transit (BRT) Transmusi menjadi Rp5.500 dari Rp6.000.

“Sudah disepakati tarif angkutan umum turun, setelah Pemerintah Pusat menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekarang, keputusan ini akan kami serahkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) untuk segera disahkan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali),” ungkapnya seusai rapat di Kantor Dishub Palembang, Rabu (21/1).

Turunnya harga BBM, ikut mempengaruhi biaya operasional dengan persentase 26,7 persen. Selain itu, pengaruh pada komponen lainnya sekitar 73,3 persen. Sehingga, dalam struktur tarif hanya mempengaruhi sekitar 22,35 persen.

“Dari pemahaman dan pengkajian itu, dampak penurunan harga BBM terhadap tarif angkutan umum sebelumnya kurang dari 10 persen,” sebutnya.

Masripin berharap, para sopir angkot maupun bus kota dapat mensosialisasikan penurunan tarif ini, sehingga dalam melakukan pembayaran ongkos angkutan, penumpang bisa menyiapkan uang pas.

“Jangan sampai penurunan harga ini membuat warga resah,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Organda Palembang, Sunir Hadi mengatakan, penurunan tarif angkot, bus kota maupun BRT Tranmusi, harus berdasarkan Perwali. Selama Perwali belum turun, pihaknya belum bisa memberlakukan tarif baru tersebut.

“Kita tunggu SK atau Perwalinya keluar. Mudah-mudahan tidak lama segera keluar,” katanya.

Sunir menyebut, yang menjadi kendala pemberlakuan tarif baru tersebut adalah uang kembalian.

“Uang receh itu sulit didapat. Tapi kami sudah himbau kepada sopir dan perwakilan penumpang untuk menyediakan uang receh, jadi tidak kesulitan dalam menerapkannya,” katanya.
Sementara itu, salah seorang sopir angkot, jurusan Ampera-Perumnas, Edi mengatakan, selaku sopir pasrah adanya penurunan tarif angkutan. Ia mengaku, siap merealisasikan penurunan tersebut.

“Jika memang turun, saya harap penumpang sediakan uang pas, sehingga tidak sulit transaksinya,” katanya.

Adanya penurunan tarif angkutan itu, Edi berharap, uang setoran angkot juga turun. Sebab, saat ini setoran masih berkisar Rp 170.000 perhari atau naik Rp 10.000 sejak kenaikan harga BBM lalu.

“Pengusaha angkutan juga harus menurunkan jumlah setoran. Sehingga kami tidak merasa berat,” jelasnya

Terpisah, di hari yang sama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pun melalui Dishub, bersama Organda, dan Dirlantas Sumsel, menggelar rapat penurunan tarif Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Hasilnya, semua pihak sepakat dengan penurunan sebesar 5 persen yang diberlakukan hari ini.

Kepala Bidang LLAJ dan Perkeretaapian Dishubkominfo Sumsel mengatakan, penurunan tarif sebesar 5 persen tersebut, berdasarkan surat edaran dari Menteri Perhubungan (Menhub) yang disebarkan diseluruh daerah.

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi yang ditandatangi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan untuk diteruskan kepada seluruh kepala daerah dan mulai berlaku 19 Januari 2015.

“Penurunan tarif ini untuk AKDP kelas ekonomi. Untuk yang non-ekonomi dan Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), ketentuannya ditetapkan Kementerian. bukan Pemprov,” jelas Sudirman.

Perhitungan ongkos yang harus dibayar penumpang, lanjutnya, didasari perkalian antara tarif batas atas-bawah, dikalikan dengan jarak tempuh suatu jurusan.

Tarif dasar batas atas adalah tarif maksimum yang digunakan sebagai dasar menetapkan tarif jarak maksimum. Tarif batas bawah, jarak minimumnya.

Penurunan 5 persen ini diperoleh dari perhitungan penurunan BBM yang sebesar 14,67 persen, sejak awal tahun ini. Besaran tarif dasar setelah turun sebanyak lima persen ini menjadi Rp132,96.

Sedangkan untuk tarif batas atas menjadi Rp159,55/km dan tarif batas bawah berada di angka Rp106,37/km. Jadi bila diterapkan di lapangan, jarak antara Palembang-Indralaya adalah 51 Km. Maka, tarif tidak boleh lebih dari Rp159,55 x 51 Km = Rp8.132,05 atau dibulatkan menjadi Rp8.100.

“Besok (hari ini, red) tarif ini sudah harus berlaku. Namun untuk para pemilik usaha transportasi, kita beri waktu penyesuaian tidak lebih dari 2-3 hari,” tegasnya.
Apabila belum menurunkan ongkos angkutan sesuai ketentuan, lebih dari hari tersebut akan diberikan sanki tegas. Bahkan bisa sampai pencabutan izin operasional.

“SK Gubernur segera disahkan dalam beberapa hari ini. Meski sekarang (kemarin) belum (disahkan), tapi besok sudah harus berlaku. Teknis sosialisasinya kita serahkan kepada Organda,” jelasnya.

Sementara, Ketua Organda Sumsel, Zulfikri Aminuddin mengatakan, pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait penurunan ongkos angkutan ini.

“Kami sudah sama-sama menyepakati keputusan ini. Maka dari itu, ini akan kami soasialisasikan kepada seluruh pengusaha AKDP,” kata dia.

Ia mengaku banyak kendala dalam menentukan tarif angkutan yang disebabkan naik turunnya harga BBM. Banyak ketidaksepakatan dari para pengusaha sendiri, karena keuntungan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan.

“Sejak ada aturan peremajaan mobil yang dilakukan 4-6 tahun sekali, pengusaha cukup kesulitan apabila ada penyesuaian harga seperti ini. Kita butuh formula, agar tarif tetap stabil meski ada turun-naik harga BBM,” tambahnya.

Terlepas dari hal tersebut, penurunan tarif sebesar 5 persen ini, ia rasa sesuai dengan harga BBM bersubsidi solar sebesar Rp 6.400 yang digunakan oleh kebanyakan AKDP ekonomi.

“Selain sosialisasi kepada pengusaha, sosialisasi tarif baru terhadap penumpang pun harus dilakukan untuk menghindari kenakalan para pengusaha yang enggan menurunkan tarif,” pungkasnya.

Teks : Alam/Imam
Editor : FJ Adjong


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *