LSM dan Masyarakat Demo Soal Truk Batubara

Ilustrasi Truk Batubara | Dok KS

Ilustrasi Truk Batubara | Dok KS

INDERALAYA – Sekelompok massa yang tergabung dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di Ogan Ilir dan warga melakukan aksi damai di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub), Kabupaten Ogan Ilir (OI), di dalam Terminal Timbangan, 32, Kota Indralaya, Rabu (21/1).

Aksi tersebut sebagai bentuk protes dan meminta pihak Dishub OI untuk menindak tegas kendaraan truk pengangkut batu bara yang dinilai sebagai biang kemacetan dan kecelakaan di jalan.

Dishub Ogan Ilir menilai, aksi tersebut dinilai salah alamat dimana seharusnya aksi tersebut dilakukan di kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov), Sumatera Selatan (Sumsel), bukan di Dishub Ogan Ilir.

Pantauan dilapangan, massa sekitar 50 orang dengan menggunakan satu truk besar dan dua mobil pribadi mulai melakukan aksi sekitar pukul 11.00 WIB. Para peserta aksi membentangkan beberapa tulisan yang berisi mengecam keberadaan truk batu bara.

Aksi damai tersebut dikawal oleh puluhan petugas Polres OI dari berbagai kesatuan untuk mengamankan aksi.

Koordinator Lapangan  (Korlap), aksi, Sukadi didampingi Fauzi mengatakan, pelarangan truk batubara melintas di jalan umum sudah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda), Sumsel Nomor 4 Tahun 2012 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan miniral dan batubara harus melalui jalan khusus dan Peraturan  Gubernur  Sumsel No 23 Tahun 2013 tentang tata cara pengangkutan batubara dijalam umum.

“Faktanya, justru keberadaan kendaraan truk batubara tersebut seenaknya melintas di jalintim Palembang-Inderalaya, sehingga setiap harinya terjadi kemacetan. Kami mendesak, agar Dishub dan Polres bertindak tegas terhadap kendaraan truk rersebut,’’ pintanya.

Sementara itu, Kadishub Pemkab OI, H. Mustarsyah mengatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak terhadap kendaraan truk batubara, karena sebelum kendaraan itu masuk kewilayah Kabupaten OI, sudah melewati tiga kabupaten lainnya yakni Lahat, Muara Enim dan Prabumulih.

“Ogan Ilir adalah kabupaten keempat yang dilintasi. Kita bisa melakukan tindakan tegas untuk memutar balik, tapi yang terjadi saat ini, memang  dari hulunya sudah lolos, jadi kita tidak bisa bertindak,” katanya.

Untuk itu, lanjut Mustarsyah, sebaiknya  aksi  ini, disampaikan ke Pemprov Sumsel. ‘’Peraturan pelarangan truk batubara melintas dijalan umum, dikeluarkan dari Pemprov Sumsel, untuk itu sebaiknya aksi ini disampaikan ke Sumsel,’’pinta Mustarsyah.

 

Teks      : Junaedi Abdillah

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *