BPJS Harus Tingkatkan Pelayanan

Tampak petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang melayani warga di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, Kamis (2/1). Selain antrian yang cukup panjang warga juga mengeluhkan minimnya sosialisasi tentang ini, sehingga kebanyakan warga masih bingung untuk menggunakan layanan yang resmi diluncurkan 1 januari lalu. Foto : Bagus Kurniawan/KS

Tampak petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang melayani warga di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, | Foto : Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Komisi V DPRD Sumsel meminta pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat termasuk di Sumsel yang selama ini dinilai diabaikan pihak BPJS. Selama ini, sejumlah pihak menilai, layanan BPJS masih kurangnya koordinasi antara pasien BPJS dan Rumah Sakit (RS).

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Rizal Kenedy mengatakan, peningkatan kinerja BPJS memang diperlukan. Sebab seperti kasus beberapa hari lalu, ada pasien BPJS yang meninggal di Rumah Sakit Moehammad Hoesin (RSMH). Dalam kondisi itu menurut Rizal, seharusnya BPJS koperatif.

Rizal juga meminta pihak BPJS terbuka, dalam berikan masyarakat informasi yang terbuka bagaimana pelayanan kesehatannya yang ada, karena masyarakat di desa tidak tahu kalau BPJS menggunakan sistem rujukan kecuali emergency. “Jangan sampai pasien itu membludak hanya di RSMH Palembang saja, kalau bisa  ditangani di rumah sakit umum daerah setempat kenapa harus ke RSMH,” ucapnya.

Menurut Rizal, BPJS juga perlu melakukan kerjasama dengan unit pelayanan seperti perbankan. Caranya dengan menjalankan mobil bangking sampai ke daerah, sehingga masyarakat terbantu dengan membayar iuran BPJS. “Juga harus berkerjasama dengan rumah sakit. Sebab kadang masyarakat yang sudah BPJS tidak mendapatkan haknya di rumah sakit,” terang dia.

Sementara itu, Wakil  Ketua Komisi V DPRD Sumsel RA  Anita Noeringhati mengaku sudah menemui pihak BPJS dan meminta agar mereka tidak terlalu rigit, kaku dalam mensosialisasikan pelayanannya. Karena menurut Anita, banyak keluhan masyarakat terlantar waktu sakit tidak bisa menunjukkan kartu BPJS dan tidak diterima di rumah sakit. “Maka dari itu perlu koordinasi seluruh stakeholder BPJS agar masyarakat kota Palembang tidak dibingungkan dengan pelayanan BPJS tersebut,” ucap Politisi wanita Golkar Sumsel itu.

Anita menambahkan, pada prinsipnya pihaknya mendukung program pemerintah apalagi untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian, menurut Anita, program ini jangan membuat masyarakat menjadi bingung, khususnya tentang kesehatan.

“Seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) apa bedanya dengan BPJS kesehatan. Karena mereka harus tahu juga alokasi pendanaannya seperti apa, bagaimana tata caranya dan dasar hukumnya. Sebab kita ini ada di dalam peraturan daerah (Perda) berobat gratis, jelas kita pahami untuk siapa, mekanismenya dan itu juga ada di BPJS,” katanya.

Anita juga menyoal, lantas KIS bagaimana cara mengcovernya, bila kartunya dibagi-bagikan langsung seperti itu? “Hal seperti inilah menurut Anita harus dijelaskan pemerintah agar masyarakat tidak bingung, terutama tentang kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu, “ tambah Anita.

Dikemukanan Anita, untuk di Sumsel terdapat beberapa program telah berjalan. “Jangan sampai ada program baru yang sebetulnya sama, tetapi membuat masyarakat bingung. Kalau di kota informasi  bisa dibaca koran dan TV tapi di daerah pelosok dan lorong yang perlu mendapatkan sosialisasi BPJS,” pungkasnya.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR    : IMRON SUPRIYADI

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *