95 Persen Hutan di Sumsel “Dipegang” Perusahaan-perusahaan Besar

Seorang Petugas Dinas Kehutanan mengabadikan jejeran kayu yang tersusun di salah satu aliran sungai kepayang, Musi Banyuasin. beberapa waktu lalu. Diduga kayu-kayu ini hasil dari para pembalak liar. | Foto : Bagus Kurniawan

Seorang Petugas Dinas Kehutanan mengabadikan jejeran kayu yang tersusun di salah satu aliran sungai kepayang, Musi Banyuasin. beberapa waktu lalu.| Foto : Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Pengelolaan hutan produksi di Sumatera Selatan (Sumsel) 95 persen dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar. Sementara hutan produksi milik masyarakat yang mendapatkan legalitas dari pemerintah hanya 5 persen.

“Penggunaan produksi hutan, 90 persen perusahaan besar yang memegang izin pengelolaan produksi hutan, dari perkiraan kami hanya 5 persen dari masyarakat yang memiliki izin legal untuk pengelolaan hutan produksi, “ kata Deddy Permana, S.Si, Direktur Eksekutif Wahana Bumi Hijau (WBH) Sumsel, Rabu, 21/1.

Dengan keadaan seperti itu, menurut Deddy, WBH sedang dalam peroses untuk mengupayakan alokasi ruang masyarakat dalam pengelolaan hutan. Hingga sekarang sudah ada 4 kabupaten yang dorong, yaitu Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas, dan Lahat. Menurut Deddy, selama ini alokasi pengelolaan hutan produksi banyak diberikan izin di perusahaan-perusahaan besar. Akibatnya ada ketimpangan dalam menggunakan areal-areal itu. “Target kita kemarin yang kami usulkan untuk hutan desa itu 50 hektar. Sekarang sudah sampai 19 ribu hektar, diantaranya 16 ribu di Muara Enim. Jadi itu yang kita dorong untuk ruang kelola masyarakat, “kata Deddy.

Menurut Deddy, dari data APL, pengelolaan hutan sudah sangat sempit. Oleh sebab itu masyarakat didorong untuk pengelolaan hutan produksi, terlebih yang memiliki potensi besar dalam segi ekonomi. “Perusahaan sudah terlalu banyak izin-izin yang diberikan kepada mereka. Maka dari itu kita mendorong itu agar masyarakat bisa memanfaatkan sumber daya hutan. Selama ini masyarakat dianggap merambah, kalau ada sertifikasi yang disahkan pemerintah, berarti ada pembinaan dan fasilitas didalamnya,” tambahnya.

Deddy menyebutkan, ada hambatan yang selama ini dihadapi masyarakat, diantaranya sistemnya. Menurut Deddy, kebijakan hutan desa baru dimulai pada tahun 2008. “Jadi sistem itu itu sepertinya sangat banyak proseduralnya yang digunakan perusahaan, dan sekarang masih ada perbaikan-perbaikan. Selain itu adanya peraturan mentri kehutanan nomor 71, dimana akan menyederhanakan mekanisme pengusulan hutan desa,” ujarnya.

Kedua, menurut Deddy, masyarakat kurang punya kemampuan dalam konteks managemen secara kelompok. Apabila akan mebuka hutan produksi, berarti mereka harus melalui peraturan desa, lembaga pengelolaan hutan desa, lembaga usaha koprasi, maupun dari perusahaan milik desa.

Deddy menegaskan, selama ini pemerintah menganggap, pengelolaan dari masyarakat itu sama dengan pengelolaan perusahaan. “Seharusnya dibedakan, masyarakat tidak ada modal, sedangkan perusahaan ada modal. Jadi jangan disamakan pengelolaan hutan itu antara masyarakat dengan perusahaan,” ujarnya.

“Justru dari amanat Peraturan Menteri Kehutanan, bahwa pemerintah harus menfasilitasi masyarakat, dan kawan-kawan di CSO, Perguruan tinggi itu sebagai pendamping. Dan yang mempunyai kewenangan penting adalah pemerintah provinsi dan kabupaten,” katanya.

 

TEKS       : ANDI HARYADI

EDITOR   : IMRON SUPRIYADI

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *