Putusan MK Terkait Penetapan Walikota Palembang Cacat Hukum

PALEMBANG – Menanggapi kasus sengketa Pilkada Kota Palembang yang hingga saat ini masih mencuat, terlebih lagi adanya putusan Mahkamah Agung (MA). Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumsel Abdul Aziz tegas mengatakan jika hasil putusan Mahmakah Kontitusi (MK) adalah cacat hukum dengan terbuktinya Walikota terpilih dari MK Romi Herton terbukti melakukan suap terhadap mantan Ketua MK Akil Muchtar.

“Kalau di Pengadilan Romi H tebukti menyuap, hingga mempengaruhi putusan MK maka putusan itu Cacat Hukum. Putusan itu satu paket, dan bisa secara otomatis,” ucapnya saat dikonfirmasi melalui jaringan blackberry masanger, Senin (19/1).

Saat ditanya, mengapa dirinya menyatakan itu satu paket namun hingga saat ini pasangan Romi Herton Harnojoyo belum bisa dilengserkan bahkan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Palembang. Disampaikan Aziz, itu kemungkinan masih menunggu proses.

“Kan bolanya itu ada di DPRD Kota Palembang,” tambahnya singkat.

Untuk sekedar diketahui kembali, Abdul Aziz kembali duduk dibangku DPD RI menggantikan Alm Aidil Fitri Syah yang meninggal dunia karena sakit.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *