Organda Sumsel Enggan Turunkan Ongkos

Ilustrasi Angkutan Kota | Dok KS

Ilustrasi Angkutan Kota | Dok KS

PALEMBANG – Meskipun Pemerintah Pusat telah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), namun harga tarif angkutan umum masih sulit untuk diturunkan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel pun berencana akan menyesuaikan tarif ongkos. Akan tetapi, pihak Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumsel berharap pemerintah dapat mengkondisikan harga terkait fasilitas angkutan umum tersebut.

Ketua Organda Sumsel, Zulfikri Aminuddin menegaskan, penurunan harga angkutan tidak bisa serta merta dilakukan. Sebab, menurutnya, harga sparepart (onderdil) serta biaya perbaikan (maintenance) yang sudah terlanjur naik lantaran keputusan kenaikan yang dilakukan pemerintah pusat.

“Kami minta pemerintah juga ikut mengkondisikan harga yang terkait angkutan umum ini, agar pihak kami juga tidak merasa keberatan dengan kondisi seperti ini, ” kata Zulfikri, kemarin.

Ungkapnya, guna mengubah tarif angkutan tidak sesederhana membalikkan telapak tangan, sebab harus memikirkan semua lini yang mendukung untuk itu.

“Kalau angkutan pada prinsipnya selama penyesuaian sesuai dengan kondisi kebutuhan semua pihak,” sampainya.

Saat disinggung mengenai apakah pihaknya tetap menggunakan tarif yang ada saat ini, Zulfikri mengaku tetap berjalan sesuai dengan keputusan yang telah dikeluarkan sebelumnya.

“Tentunya kita ikuti tarif yang sudah berjalan, sembari menunggu apa-apa yang dibutuhkan oleh angkutan umum stabil lagi harga-harganya,” tegas dia.

Pemprov Sumsel pun mengaku telah mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait bergemingnya harga tarif angkutan umum meski harga BBM telah turun. Untuk mengatasi hal itu, dalam waktu dekat pemerintah akan segera melakukan pembahasan terkait penyesuaian harga.

Kepala Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishubkominfo Sumsel, Sudirman menegaskan, rapat tersebut akan melibatkan instansi terkait mulai dari pihak kepolisian, Organda, serta lainnya.

“Kita jadwalkan Rabu (21/1) untuk membicarakan hal ini. Sehingga akan ada keputusan berikutnya yang bisa segera ditindaklanjuti dengan kondisi yang ada di lapangan,” kata dia.

Dirinya menilai, permasalahan ini bisa terurai mengingat, Indonesia pernah mengalami harga BBM Rp 6600. Jika terjadi penurunan ke Harga Rp.6500 cukup kembali ke harga saat itu.

“Penyesuaiannya sederhana, sekedar change place (bertukar tempat) saja,” imbuhnya.

Ia mengatakan, untuk solar juga mengalami kondisi yang sama, maka sudah semestinya angka harga angkutan kembali seperti sediakala.

“Kalau ada kenaikan sedikit dari harga dulu, tentu bisa ditolerir karena turunnya juga tidak pas dengan harga BBM sebelum kenaikan,” kata dia.

Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Sumsel, Ruslan Bahri mengaku, tindakan efektif bagi oknum operator nakal angkutan umum justru bisa dilakukan oleh masyarakat luas.

“Tentunya, sanksi langsung dari masyarakat lebih efektif untuk menindak penyedia angkutan apabila tidak mengikuti tarif yang telah disepakati. Apabila tarif sudah diturunkan ada yang tidak menuruti, dia tidak akan laku. Itu saknsi langsung masyarakat,” katanya.

Dia berkata, masyarakat Sumsel saat ini telah pintar mengenai angkutan dengan tarif yang menyesuaikan dengan pergerakan harga BBM. Apakah tarif yang dikenakan itu lebih mahal atau lebih murah masyarakat pengguna angkutan yang lebih merasakan.

Sehingga, apabila ada angkutan yang telah mengenakan tarif yang tidak sesuai atau lebih mahal. Tentunya masyarakat sudah dapat untuk menentukan apakah akan tetap menggunakan angkutan tersebut atau tidak.

“Angkutan yang tarifnya tidak menyesuaikan, tentunya masyarakat tidak akan naik lagi angkutan itu,” katanya.

Meski demikian, Pemprov Sumsel siap memberikan fasilitasi terhadap pertemuan antara penggusaha. Organda serta pemilik usaha untuk dilakukan penyesuaian harga demi meredam gejolak di tengah-tengah masyarakat pasca penurunan BBM ini.

TEKS:IMAM MAHFUZ
EDITOR:RINALDI SYAHRIL


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *