Terkait Pro Konta Isi Surat MA, DPRD Palembang Tunggu Surat Resmi Mendagri

PALEMBANG – Pro kontra terkait isi surat Mahkamah Agung (MA) RI tentang pimpinan Kota Palembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palembang tunggu surat resmi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ketua Komisi I DPRD Palembang, Pomi Wijaya mengatakan, setelah dilakukan koordinasi dengan Gubernur Sumsel. Pihaknya berkonsultasi ke Mendagri. Tapi, saat ini belum bisa memberikan kesimpulan.

“Kamis, perwakilan DPRD datang ke kantor Mendagri terkait surat MA,” katanya, saat dihubungi, Jumat (16/1).

Menurut Pomi, pihak Kemendagri akan mengirim surat ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang dan DPRD Palembang terkait isi surat MA.

Menurutnya, saat ini belum ada hasil untuk menarik sebuah kesimpulan, karena, masih menunggu surat yang dijanjikan Kemendagri.

“Langkah ini diambil agar dewan tidak salah mengeluarkan kesimpulan terkait isi surat MA. Sehingga, nanti semua pihak bisa menerima apapun petunjuk Mendagri melalui surat resminya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah dikirim,” sebutnya.

Pomi menambahkan, apabila surat sudah diterima Komisi I DPRD Palembang akan melakukan rapat untuk mengambil kesimpulan. Selanjutnya akan disampaikan ke pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti. “Masyarakat yakin lah, kita akan bekerja secara independen dan profesional,” tambahnya.

Terpisah, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Palembang, Antony Yuzar mengatakan, pada dasarnya mekanisme yang harus dilakukan DPRD Palembang ketika surat MA diterima, pada Jumat (9/1) lalu sudah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim).

“Jadi, tidak perlu melakukan konslutasi dengan Mendagri. Tapi, hingga sekarang belum ada Rapat Pimpinan (Rapim). Tapi berhubung Komisi I sudah konsultasi, kita tunggu saja, sebenarnya saya bingung, kenapa belum ada rapim sampai sekarang,” katanya.

Menurut Antony, isi surat MA tersebut sudah jelas perintahnya. Jadi DPRD harus menggelar rapat Paripurna, berdasarkan pasal 80. Jika tidak dilakukan, maka DPRD melanggar tata tertib (tatib) yang telah disepakati bersama. Sebutnya, rapat Paripurna untuk pemberhentian Wali Kota dan Wakilnya sudah bisa dilakukan berdasarkan perintah MA tersebut. Karena, sudah tidak bisa di gugat lagi.

“Tidak ada upaya hukum lainnya. Intinya apapun bentuk surat resmi dari Mendagri tersebut, bukan berarti produk hukum,” tukasnya.

 

Teks      : Alam Trie Putra

Editor   : Junaedi Abdillah

 


TAG


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *