Proyek Irigasi Air Jemair Diusut

Tak kuat menahan arus deras, jaringan irigasi Air Jemair amruk puluhan meter | Dok KS

Tak kuat menahan arus deras, jaringan irigasi Air Jemair amruk puluhan meter | Dok KS

PAGARALAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam mulai mengusut pengerjaan proyek Irigasi Air Jemair yang telah menyedot dana APBD Provinsi Sumsel senilai Rp2,1 miliar, karena realisasinya dinilai tidak optimal atau tidak sesuai perencanaan konstruksi yang telah ditetapkan.

Kondisi bangunan sarana pertanian yang ada di Dusun Sumber Jaya, kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, yang baru saja selesai dikerjakan itu, sudah ambruk sekitar 35 meter.

Sementara hasil crosscek tim dari Kejari Kota Pagaralam baru-baru ini dalam melakukan pengumpulan data untuk mengusut proyek ini, banyak ditemukan kejanggalan dalam pengerjaannya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Pagaralam, Ranu Indra SH melalui Kasi Intel Syharil Siregar SH menerangkan, adanya temuan pengerjaan proyek irigasi ambruk yang sudah diserahterimakan tersebut saat ini segera ditindaklanjuti.

“Ya, kita sudah turun ke lapangan dan ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pengerjaan proyek irigasi Air Jemair terseut,” katanya, kemarin (23/12).

Saat turun lokasi kata Syahril, pihaknya tidak terjun sendiri, tapi melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Dinas PU, Kelurahan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

“Hasil temuan ini akan segera ditindaklanjuti,” bebernya.
Dijelaskan, masalah ini sudah masuk tahap Dik (penyelidikan-red), mengumpulkan data dan informasi terkait kejanggalan dalam pengerjaan proyek tersebut.

Ia mengatakan, jadwal pelaksanaan pengerjaan proyek dimaksud dimulai sejak Juni lalu dan belum lama ini sudah diserahterimakan.

“Semoga proses penyelidikan kasus ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Pagaralam, Ir Sunarto Rohim melalui Sekretaris Saipul SE membenarkan bila pihaknya telah menerima laporan terkait ambruknya bangunan irigasi Air Jemair di Dusun Sumber Jaya, kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah.

“Proyek pembangunan irigasi Air Jemair dimaksud dianggarkan Dinas PU Provinsi Sumsel. Sementara Dinas PU kota Pagaralam sama sekali tidak dilibatkan kedalam tim,” singkatnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pagaralam, Yumisa didampingi anggota Dessy Syska, Sepni Amir, Pandin Firmansyah, Alpian, Kadino, Darmawi dan Dedi Irawan, meninjau langsung titik bangunan irigasi roboh, yang berjarak sekitar 1 KM dari Dusun Sumber Jaya, kemarin (15/12).

Keadaan bangunan yang kurang memperhatikan pekerjaan, kurang perencanaan, tidak dibuat bronjong sebelum pembuatan saluran irigasi, termasuk kualitas bangunan sangat tidak sesui dengan kondisi alam dan kultur tanah yang mudah longsor.

Kemudian Komisi 3 pun menemukan pola pengerjaan fisik bangunan lebar 1 meter tinggi sekitar 80 cm dengan panjang sekitar 35 meter tampaknya dikerjakan asal jadi dan tidak sesui dengan lebar dan kekuatan fisik bangunan sebelumnya.

“Masyarakat awam saja menilai bangunan irigasi Air Jemair yang telah menyerap dana APBD Sumsel tahun 2014 senilai Rp2,1 miliar ini sangat tidak sesuai, apalagi kami dari Komisi 3 secara langsung melihat pengerjaan dimaksud sangat tidak sesui,” ujar Yumisa didampingi Dedi Irawan, kemarin.

Hasil pemeriksaan bangunan dimaksud lanjutnya, sangat jelas mudah mengalami kerusakan meski baru selesai di bangun, karena kondisi ini terjadi akibat dikerjakan asal jadi dan kurang pengawasan.

“Sungguh ironis, bangunan Air Jemair telah menyerap dana sekitar Rp15 miliar, tapi hasilnya jauh dari harapan dan membuat warga kecewa,” kata Yumiza.

Sebetulnya sambung Dedi Irawan, pelaksana pekerjaan perlu mengkaji dahulu tindakan apa yang mesti dilakukan jika melihat kondisi daerah rawan longsor membangun saluran irigasi.

“Memang aneh, ada kesan pihak provinsi membuat proyek simpel untuk mempermudah dalam pencairan dana saja, mengingat pihak provinsi kerap memilih lokasi yang jauh dari pemukiman dan jauh dari pengawasan,” tambahnya.

Ia mengatakan, kepada pihak provinsi khusunya Dinas PU Sumsel agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap berbagai program daerah.

“Kendati demikian, kami dan Pemkot Pagaralam sulit melakukan pengawasan terhadap proyek dimaksud, selain tidak pernah melapor dan terkesan dilakukan memang mencari daerah terpencil,” bebernya.

 

Teks  : Antoni Stefen




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *