Petani Muara Sugih Mengadu ke DPRD

Warga Desa Daya Murni Parit 7 Kecamatan Muara Sugih, Kabupaten Banyuasin mengadukan ke DPRD Banyuasin dan diterima oleh Komisi I | Dok KS

Warga Desa Daya Murni Parit 7 Kecamatan Muara Sugih, Kabupaten Banyuasin mengadukan ke DPRD Banyuasin dan diterima oleh Komisi I | Dok KS

BANYUASIN – Puluhan warga Desa Daya Murni Parit 7 Kecamatan Muara Sugih, Kabupaten Banyuasin selasa (23/12)mendatangi DPRD Banyuasin,untuk mengadukan nasib mereka yang diusir dari Lahan yang diusahakan seluas 80 Ha. Lahan mereka digramaxon, pondok-pondok mereka pun ikut dibakar preman bayaran.

Pengaduan ini disampaikan warga yang didampingi Ratu Mangku Anom SH dan Andikalam SH dari Rumah Hukum Palembang sebagai kuasa hukum dengan Komisi I DPRD yang turut hadir anggota DPRD dari dapil III di ruang rapat Komisi I.

Menurut Ratu Mangku Anum SH, permasalahan yang dialami masyarakat di Desa Daya Murni Parit 7 itu, sudah melanggar Hak Azazi Manusia (HAM). Bahkan perilaku preman yang membakar pondok dan mengusir warga itu tidak manusiawi.

“Sehingga kami sebagai kuasa hukum dari masyarakat permasalahan keputusan Hukum yang diambil MA terpaksa kami laporkan. Ke Komisi Yudisial (KY) dan diterima serta kami juga melakukan langkah peninjauan kembali,” ujar Mangku Anom.

Haji Jamaludun (47), salah seorang warga Desa Daya Murni Parit 7, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin mengatakan tanah milik nereka didapat pada tahun 1981 dari Pesirah Ruslan Matusin dan digunakan untuk bercocok tanam dan membangun pondok.

Awalnya tanah itu hutan lebat dan tidak ada tanaman apa pun.
“Kami usahakan membukanya dan jadilah sawah,
Namun tiba-tiba pada Tahun 2008 Makasau menggugat. Numun bukan kami yang digugat melainkan Rahman, salah seorang tuan tanah. Dengan Dasar gugatan pelimpahan usaha dari ambok asak paturusi,” jelas Jamaluddin.

Dijelaskan, saat mereka perkarakan warga yang tinggal di lahan itu, tidak pernah dilibatkan sama sekali. Baik sebagai saksi maupun sebagai tergugat. Tiba-tiba belakangan mereka mendengar perkara itu dimenangkan salah satu pihak.

“Dan kini kami diusir-usir oleh para preman, pondok kami mereka bakar, tanam tumbuh kami dirusak. Kami sudah berusaha mempertahankan lahan kami namun harus dengan mengorban jiwa kami,” katanya.

Sriyatun, anggota komisi I DPRD Banyuasin mengatakan dalam waktu dekat ini pihaknya akan memanggil pengadilan sekayu, camat, tata pemerintahan, kapolres, untuk mencegah timbulnya korban berikutnya.

Di samping itu, kata Sriyatun, pihaknya akan berpatokan dengan yang benar dan tidak akan merugikan pihak masyarakat.

Jika pihak pihak terkait tidak mau datang, maka pihaknya akan menggunakan hak DPRD, apa lagi sudah ada korban.

Sementara Irian Setiawan, Ketua Komisi I mengatakan, DPRD akan mendorong permasalahan ini sampai tuntas sehingga tidak ada yang dirugikan. Apalagi permasalahan ini sudah dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY)

 

TEKS  : DIDING KARNADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *