Kaji Ulang Larangan Rapat di Hotel

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji ulang aturan surat edaran MenPAN Reformasi Birokrasi  terkait pelarangan rapat | Dok KS

Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji ulang aturan surat edaran MenPAN Reformasi Birokrasi terkait pelarangan rapat | Dok KS

PALEMBANG – Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Selatan (Sumsel) meminta pemerintah pusat dapat mengkaji ulang aturan surat edaran MenPAN Reformasi Birokrasi No 10/2014 terkait pelarangan rapat pemerintah daerah di hotel. Hal tersebut tentunya sangat berimbas terhadap kerugian diderita perhotelan.

“Saat ini draf usulan sudah dilayangkan ke pemeirntah kota, Gubernur dan selanjutnya ke Menteri dan Presiden agar dapat mengkaji ulang peraturan pelarangan PNS melakukan rapat dihotel yang akan diberlakukan per Desember 2014 mendatang,” kata Ketua PHRI Sumsel, Herlan Aspiudin, Selasa (23/12).

Di samping itu, pihaknya juga meminta pemerintah pusat dapat melakukan sosialisasi mendalam hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diseluruh instansi terkait aturan baru tersebut. Dengan adanya aturan pelarangan PNS melakukan meeting, insentif, convention and exhibishion (MICE), justru membuat rasa kekhawatirkan pada seluruh PNS, termasuk perhotelan di Palembang, Sumsel.

“PNS beranggapan dengan adanya SE itu berarti sepenuhnya tidak boleh melakukan MICE di hotel, cottage, villa, restoran dan lainnya. Padahal dalam poin-poin ada pengecualian dan masih diperkenankan melakukan rapat di hotel,” ujarnya.

Dia mengilustrasikan seperti pada poin satu seluruh kegiatan diinstansi tidak diperkenankan melakukan rapat dihotel, kecuali jumlah kapasitas diinstansi tidak memadai. Pada pasal dua juga disebutkan PNS dilarang melaksanakan rapat dihotel, villa, restoran, cottage dan lainnya selama masih tersedia diinstasi tersebut.

“Berarti bagi instasi yang tidak memiliki ruangan rapat dan kapasitasnya tidak memadai diperkenankan melaksanakan rapat di hotel. Nah inilah yang kami minta kepada pemerintah dapat mempertegas aturan itu,” jelasnya.

Dia menyebutkan selama ini MICE dari pemerintahan menyumbangkan pendapatan sekitar 40% dari perolehan pendapatan secara keseluruhan. Otomatis dengan diberlakukannya aturan pelarangan PNS rapat dihotel akan mematikan bisnis perhotelan di Palembang, Sumsel hingga Indonesia.

Sampai saat ini, kata dia, Palembang, Sumsel memiliki 138 perhotelan diantaranya 43 hotel berbintang dengan dominasi berada di Palembang yang ditunjang hingga 7.000 unit kamar yang dimiliki.

General Manajer Hotel Rio City, Ahmad Khoiron menambahkan atas kebijakan pelarangan PNS melaksanakan rapat dihotel, jelas akan berdampak terhadap pemasukan yang diterima seluruh hotel.

“Pengaruhnya bisa menyebabkan pendapatan hotel berkurang hingga 40%. Kebijakan baru itu justru perlahan mematikan bisnis perhotelah dan restoran di Palembang,” katanya.

Kendati pelaksanaan MICE bukan saja dari kalangan pemerintahan, namun dari corporate atau perusahaan, tapi tetap saja mempengaruhi pendapatan tiap hotel.

“Dari kalangan PNS yang melaksanakan MICE dihotel bisa 3 sampai 10kali per bulan. Sedangkan pihak corporate swasta dalam sebulan belum tentu ada yang melaksanakan MICE disini,” ujarnya.

 

TEKS        : AMINUDDIN
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *