K-13, Sumsel Bertahan yang Lain Minta Dihapus

PALEMBANG – Kurikulum 2013 (K-13) sepertinya masih menjadi kisruh. Sebelumnya Dinas Pendidikan (Diknas) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan guru di Sumsel sepakat mempertahankan K-13 diterapkan. “Sudah ada perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota serta para kepala sekolah yang datang ke Dinas Pendidikan Sumsel dan mereka menyatakan tetap ingin melanjutkan menerapkan Kurikulum 2013,” papar Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Widodo, belum lama ini.

Menurut Widodo, sekolah yang ingin melanjutkan menerapkan K-13 di wilayah Sumsel, bukanlah sekolah percontohan atau sekolah yang telah menerapkan K-13 selama tiga semester. Melainkan sekolah-sekolah yang telah mempersiapkan guru- guru serta perangkat- perangkat pembelajarannya.

Sementara itu, ditengah kesepakatan guru di Sumsel yang ingin meneruskan K-13, para guru di Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, mengaku sepakat jika Kurikulum 2013 (K-13) dihapus. “Saya setuju-setuju saja jika K-13 dihapus, mengingat banyak kendala yang dihadapi dalam implementasinya selama ini,” kata Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kwandang, Molingkapoto, Rita Jusuf di Gorontalo, belum lama ini.

Menurut dia, kendala yang dihadapi selama ini adalah seluruh guru pengajar tidak memiliki buku pegangan khusus K-13, sehingga menyulitkan mereka melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tidak hanya kebingungan memberikan penilaian, para guru terpaksa harus mencari waktu luang untuk mencari materi ajar melalui fasilitas internet.

“Kebijakan menghapus K-13 merupakan keputusan pemerintah pusat yang layak didukung, mengingat penerapannya di daerah cukup menyulitkan para guru,” ujar Rita.

Tanggapan yang sama diungkapkan Jamaluddin, guru pengajar di SMA Negeri 3 Kecamatan Tomilito, yang mengaku para guru di daerah mengalami kesulitan dalam menerapkan K-13. “Sarana dan prasarana pendukung di seluruh sekolah daerah ini belum lengkap, seperti halnya yang ada di kota-kota besar,” ungkap Jamaluddin.

Olehnya, apapun istilahnya “penghapusan ataupun penghentian sementara sudah tepat, kecuali pemerintah pusat yaitu Kementerian Pendidikan Nasional dan pemerintah daerah benar-benar bersinergi mengalokasikan anggaran khusus untuk memenuhi fasilitas penunjang terselenggaranya K-13,” ucapnya.

Ia berharap, diberlakukannya kembali KTSP 2006, akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di daerah ini, mengingat seluruh guru dipastikan telah memiliki bekal yang cukup dalam implementasinya.

Djafar yang juga sebagai anggota Badan Anggaran DPRD setempat mengaku sepakat dengan pengajuan alokasi anggaran pendidikan oleh pemerintah daerah sebesar 28,5 persen pada rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

“Saya berharap, alokasi anggaran yang melampaui target nasional ini mampu diperuntukkan untuk meningkatkan sarana prasarana serta fasilitas infrastruktur pendidikan secara merata di 11 kecamatan, untuk mencapai target pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dicita-citakan bersama,” ujar Djafar.

 

TEKS       : AHMAD MAULANA
EDITOR   : IMRON SUPRIYADI




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *