Terkait TPP Pemprov Sumsel, 1,5 Tahun Sakit, Pegawai Diberhentikan

Ilustrasi PNS | Dok KS

Ilustrasi PNS | Dok KS

PALEMBANG – Penerapan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang nantinya berlaku di lingkungan Pemprov Sumsel sebentar lagi yakni Januari 2015 mendatang. Sejumlah persiapan dan peraturan terus dimatangkan. Salah satunya perihal pengajuan cuti jika PNS tersebut sakit.

Dijelaskan oleh Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum, Setda Sumsel, Joko Imam Santosa menegaskan, jika pegawai tidak dapat masuk kerja dengan alasan sakit maka pegawai tersebut harus mengajukan cuti sakit.

“Keputusan cuti ini harus diambil, agar yang bersangkutan tidak menjadikan ketidakhadiran ini sebagai peluang atau alasan. Jadi wajib cuti sakit jika lebih dari dua hari berturut-turut,” katanya.

Untuk cuti sakit tersebut dapat diberikan pihaknya selama 12 hari, 1 bulan, 3 bulan dan bahkan satu tahun.

“Meskipun begitu kita juga menurunkan tim dari kepegawaian dan dokter untuk memastikan atau mengecek kebenaran apakah yang bersangkutan benar-benar sakit atau tidak,” katanya.

Namun, lanjutnya, jika pegawai tersebut sakitnya terlalu lama seperti 1,5 tahun dan masih juga belum sembuh maka pegawai tersebut akan diberhentikan tapi pastinya akan ada proses yang dilalui.

“Kita bukan memberhentikan sepihak. Keputusan ini dilakukan, mengingat pegawai tersebut tidak dapat menjalankan tugas sebagai aparatur negara artinya tidak ada manfaatnya untuk organisasi dan untuk TPP nya juga dipotong,” tegasnya.

Untuk pemotongan ini pun, lanjutnya, yaitu 1% dari TPP. Jika pegawai terlambat 30 menit maka dihitung satu jam. Satu jam itu potongan untuk TPP nya yaitu 1%. “Artinya besaran TPP yang akan diterima oleh masing-masing pegawai nantinya akan berbeda karena disesuaikan dengan kehadiran mereka,” ungkap Joko.

Joko menambahkan, cuti sakit ini berbeda dengan cuti yang merupakan hak pegawai yaitu cuti tahunan dan cuti besar.

“Cuti tahunan ini diberikan 12 hari selama satu tahun, nah cuti besar ini diberikan selama 3 bulan dengan syarat tidak mengambil cuti tahunan selama 6 tahun berturut-turut,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Mukti Sulaiman menegaskan, pemberlakuan TPP ini dilakukan sebagai bentuk stimulan kepada para PNS yang ada di lingkungan Pemprov Sumsel. Saat ini, produktivitas kinerja PNS Sumsel, tengah didongkrak mengingat banyaknya laporan yang menemukan PNS sering tidak berada ditempat pada saat jam kerja dan bolos.

“Kita ingin memaksimalkan saja. Apalagi, hampir setiap tahun, ada 900 PNS yang memasuki masa pensiun. Sedangkan proses penerimaan belum kita lakukan. Kalau sudah ada penerapan seperti itu, PNS akan tepat waktu, sebab, akan di potong TPP jika bolos ataupun meninggalkan tanggung jawabnya,” pungkasnya.

 

TEKS       : IMAM MAHFUZ
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *