Penerimaan PKB dan BBN Empat Lawang Tak Capai Target

Ilustrasi | Dok KS

Ilustrasi | Dok KS

EMPAT LAWANG – Penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan biaya balik nama (BBN KB) di Kabupaten Empat Lawang pada 2014, tak mencapai target, karena kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak.

Bedasarkan data Dispenda Provinsi Sumsel melalui UPTD Samsat Empat Lawang, hingga pekan pertama Desember 2014 ini pencapaian penerimaan PKB dan BBN KB baru sekitar 75 persen.

Dengan rincian PKB penerimaan PKB sebesar Rp3 Miliar atau hampir 80 persen dari target sebesar Rp3,7 Miliar. Sementara untuk penerimaan BBN KB sebesar Rp3,3 Miliar atau sekitar 72 persen dari target ditetapkan Rp4,6 Miliar.

“Kalau target sepertinya tak tercapai, tapi hingga akhir Desember ini kita kerja minimal 92 persen dari target PKB dan BBN KB. Ya, kurangnya memang masih banyak,” ungkap Kepala UPTD Samsat Empat Lawang, H Taufik Syahrial, kemarin.

Diakui Taufik, kesadaran masyarakat Empat Lawang membayar pajak masih minim. Tercatat hampir semua kecamatan terjadi penunggakan pajak kendaraan, terutama pemilik kendaraan berada di dusun atau kawasan talang.

Bahkan, katanya lagi, tidak sedikit masyarakat setelah membeli kendaraan baik tunai maupun kredit dan sudah membayar pajak setahun, tidak lagi membayar pajak di tahun berikutnya.

“Setelah bayar pajak sekali, sudah, tidak bayar pajak lagi. Kendaraannya juga sering di bawa ke kebun-kebun,” bebernya.

Selain sosialisasi dilakukan “jemput bola”, pihaknya juga pernah melakukan penagihan tunggakan PKB 2012 dan 2013 secara door to door sebanyak dua tahap pada 10 November lalu. Pertama di Kecamatan Tebing Tinggi, Saling dan Talang Padang sedangkan tahap kedua di Kecamatan Pendopo.

“Penagihan tersebut diutamakan tunggakan besar seperti mobil dan lainnya,” katanya menambahkan, selain itu tunggakan-tunggakan kami tempel di setiap kantor camat. Kami mengharapkan kepada warga untuk segera melunasi tunggakan pajak.

Perlu diketahui 30 persen dari hasil PKB dan BBN-KB dikembalikan lagi ke kabupaten atau kota masing-masing. Makanya, pajak kendaraan juga termasuk sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

“Kita minta ada kesadaran, ini kan demi kepentingan bersama buka hanya pemerintah,” tukasnya.

 

TEKS       : SAUKANI

EDITOR    : FJ ADJONG

 




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *