UMP Sumsel Rp 2,2 Juta per Bulan

HL--Aksi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang menuntut Gubernur Sumsel untuk merevisi UMP 2015 di Halaman kantor Gubernur, Palembang, 17-12-2014. | Foto ; Bagus Kurniawan KS

HL–Aksi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) yang menuntut Gubernur Sumsel untuk merevisi UMP 2015 di Halaman kantor Gubernur, Palembang, 17-12-2014. | Foto ; Bagus Kurniawan KS

PALEMBANG – Ribuan buruh yang ada di Sumatera Selatan mungkin bisa bernapas lega. Setelah melalui pembicaraan yang cukup alot, akhirnya Dewan Pengupahan Sumsel menetapkan, Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel pada 2015 sebesar Rp2.213.001.

Penetapan UMP Sumsel ini sendiri merupakan perubahan dari keputusan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin yang menetapkan UMP Sumsel sebelum kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp1,9 juta. Alhasil, ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) kembali melakukan unjuk rasa untuk menuntut penetapan UMP 2015 di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu (17/12).

Selain berunjuk rasa, buruh juga melakukan pengawalan terhadap jalannya rapat antara Dewan Pengupahan Sumsel, Pengusaha serta Pemprov Sumsel yang berlangsung secara tertutup.

Koordinator Aksi, Junaidi menegaskan, pihaknya berharap Pemprov Sumsel segera melakukan perubahan terhadap UMP yang sebelumnya telah ditetapkan dan mematok UMP Sumsel sebesar Rp 2,9 juta per bulan.

“Harus ditetapkan hari ini juga dengan nilai yang sesuai kebutuhan buruh dan keluarganya,” tegas Junaidi disambut teriakan ribuan buruh.

Menurutnya, ketetapkan UMP sebesar Rp1,9 juta tidak dapat diterima oleh kaum buruh dengan alasan, tidak layak untuk pemenuhan kehidupan bagi buruh dan keluarganya. Kondisi ini kian diperparah dengan kenaikan BBM yang dilakukan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

Terpisah, rapat antara Dewan Pengupahan Sumsel, Pengusaha, Pemerintah serta perwakilan KASBI pun digelar di ruang Sekda Sumsel. Dalam rapat yang berlangsung tertutup tersebut, Dewan Pengupahan membuat dua pilihan nilai UMP 2015. Pilihan pertama adalah Rp2,129 juta. Yang kedua adalah Rp2,310 juta. Setelah berlangsung alot, akhirnya pengusaha dan buruh menyetujui usulan UMP sebesar Rp2,213 juta per bulan tersebut.

Ketua Dewan Pengupahan Sumsel, Dewi Indriarti menegaskan, pengusaha meminta agar UMP Sumsel sebesar Rp2.129.000 sedangkan buruh menuntut Rp2.310.000. Setelah dilakukan survey pasar di 9 Kabupaten/Kota akhirnya menghasilkan beberapa nilai yang akan menjadi dasar kenaikan UMP.

“Uji petiknya menyentuh angka Rp2,1 juta. Namun berdasarkan atas kenaikan beberapa komponen oleh akademisi sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) murni menjadi Rp 2.213.001,” tegasnya usai rapat.

Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengupahan Sumsel, Bambang Bemby. Menurutnya, penyesuaian besaran UMP 2015 telah melewati kajian akademis dan berbagai pertimbangan.

“Angka sebelumnya yakni Rp1,974 juta itu menjadi Rp2,213 atau sebesar 12,09% telah sesuai perhitungan. Kita melihatnya tidak sebatas KHL saja, melainkan transportasi kemudian kebutuhan kalori buruh inflasi,” tambah dia.

Katanya, angka tersebut juga perhitungan bagi pekerja baru. Sehingga, menjadi dasar pemberian upah.

“Ini perhitungan lajang dengan nol tahun bekerja. Sebagai jaring pengaman bagi bujangan yang pertama kali kerja. Kalau yang sudah berkelurga, sesuai dengan perjanjian dimana anda bekerja,” tegasnya.

Setelah diumumkan kepada ribuan buruh yang masih menggelar aksinya dihalaman kantor Gubernur Sumsel, Dewan Pengupahan Sumsel pun dalam waktu dekat segera melaporkan hasil pertemuan segitiga tersebut ke Gubernur Sumsel untuk ditindaklanjuti dan disahkan menjadi Surat Keputusan (SK). Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Sumsel, Akhmad Najib menegaskan, berdasarkan hasil rapat, pihaknya menyetujui kenaikan UMP sebesar Rp 2.213.001 tersebut. Meski demikian, untuk Upah Minimum Sektoral (UMS) pihaknya masih memerlukan rapat lanjutan kembali.

 

TEKS     : IMAM MAHFUZ
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *