“PTPN VII Rampas Tanah Kami”

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Perampasan tanah (konflik agraria dan SDA) dan penipuan oleh PTPN VII Beringin dari tahun 1983 hingga saat ini kepada masyarakat Desa Sumber Mulya, Pagar Dewa, di Kecamatan Rambang Lubai Kabupaten Muaraenim dengan lahan berkonflik seluas 1.414 hektar masih terus berlangsung. Demikian disampaikan DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Rabu (17/12).

Ketua Dewan Perwakilan Wilayah Sarekat Hijau Indonesia Sumsel Sudarto Marelo menyebutkan, konflik bermula saat PTPN VII B masuk ke Desa Pagar Dewa dan Sumber Mulya tahun 1983. Mereka memaksa petani menyerahkan tanahnya dengan berbagai cara, mulai cara halus seperti memakai krio (perangkat desa), tentunya juga dengan aprat TNI dan pihak perusahaan mendatangi masyarakat yang memiliki tanah dengan iming-iming dan perjanjian tanpa tertulis. Ketika masyarakat menyerahkan tanah 6 hektar ke perusahaan, maka diberikan tanah 2 hektar, rumah satu unit tanpa diundi dan bebas memilih. Namun sampai sekarang itu hanya bohong belaka.

“Hebatnya lagi, cara kasar, lahan yang sudah diberikan 6 hektar ke perusahaan, maka sebelahnya harus digarap perusahaan tanpa hitungan perjanjian. Bagi yang tidak mau menyerahkan lahannya, maka akan dirampas secara paksa tanpa perjanjian dapat rumah dan kebun 2 hektar memakai aparat keamanan. Bahkan, diancam, intimidasi, dan kriminalisasi bagi yang melawan mempertahankan lahannya atau tidak menyerahkan lahannya, kemudian di cap PKI,” ungkapnya.

Sudarto Marelo melihat dari dokumen dan cerita dari masyarakat, bahwa ada kebohongan publik perusahaan dan kesengajaan berlarut-larutnya penyelesaian persoalan kasus ini oleh pemerintah setempat.

“Bukti-bukti kepemilikan lahan masyarakat secera turun menurun jelas sudah hak atas tanah kepemilikan lahan seperti tanam tumbuh, makam dan pemukiman. Itu juga di atur dalam UU Agraria, kemudian surat-surat perjanjian yang ditandatangani sendiri oleh perusahaan soal kemitraan juga di langgar oleh perusahaan dengan tidak menepati janjinya dari tahun 1983 sampai dengan sekarang dan jelas melanggar KUHP pasal 378,” terangnya.

Sementara Dedek Chaniago Kepala Divisi Propaganda dan pendidikan Sarekat Hijau Indonesia Sumsel menerangkan, mengacu pada ketidakjelasan HGU perusahaan, maka seharusnya pemerintah tidak melarutkan penyelesaiaan konflik ini. Sesuai mandat UUD 1945 pasal 33 dan aturan di UUPA Agraria tahun 60, maka patutlah tanah itu dikembalikan kemasyarakat guna kesejahteraannya.

“Kemudian Pemerintah harus bertindak tegas terhadap perusahaan, karena dari awal sampai dengan sekarang PTPN VII beringin bermasalah dan terindikasi korupsi, sebab PTPN VII beringin tidak transpraan soal Hak Guna Usahanya yang mana dugaan kuat bahwa PTPN VII beringin tidak membayar pajaknya ke Negara sejak tahun 1983-sekarang yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara dan tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat seperti bunyi di UUD 1945,” beber Dedek.

Tahun 1974 masyarakat desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa hidup tentram dengan bertanam sayur-sayuran, bersawah padi dan berkebun ubi. Lahan yang secara turun menurun sampai beberapa generasi betul-betul dimanfaati oleh masyarakat guna menghidupi anak beserta istri dan keluarga. Bukti sejarah bahwa masyarakat pernah menggarap lahan tersebut secara turun temurun adalah ada tanaman lain selain tanaman perusahaan yang ditanam masyarakat. Terdapat makam leluhur di tengah kebun perusahaan. Masih adanya pemukiman warga didalam areal perkebunan.

“Sejak perusahaan masuk dengan iming-iming janji dan intimidasi, kemiskinan terjadi di desa setempat, karena lahan yang dimiliki kini habis dan tak cukup untuk menghidupi anak-anak beserta istri. Bahkan rumah dan lahan 2 hektar yang diberikan oleh perusahaan harus di angsur sampai dengan 7 tahun ketitika setiap panen karet lewat program plasmanya. Dan yang mendapat program itu hanya orang 200 kk dari 700 kk desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa,” cerita Rismaludin warga Pagar Dewa.

Juga ia berkata, perlawannan dan protes-protes sudah dilakukan sejak 2000, ketika pemerintahan rezim Orde Baru tumbang. Masyarakat mendatangi kades, camat, bupati dan langsung ke PTPN VII beringin, tapi tidak ada juga tanggapan, hanya secarcik kertas surat dari bupati Muaraenim dengan No: 593/2097/I/2000 tentang permasalah lahan agar segera di selesaikan.

Terjadi pertemuan dengan pihak perusahaan tanggal 13 dan 20 September 2000 dan terjadi kesepakatan ditandatangani kedua belah pihak tentang pola kemitraan perkebunan karet seluas 1.414 hektar dengan rincian Desa Pagar Dewa 450 dan Desa Sumber Mulya 964 secara tertulis dan ditandatangai.

Pada 2012, masyarakat Desa Sumber Mulya dan Pagar Dewa memutuskan untuk Aksi unjuk rasa di lokasi Perkebunan PTPN VII beringin Afdiling V, dan hasilnya terjadi dialog dengan pihak perusaah menawarkan janji kembali kemitraan dengan membuat formulasi kemitraan dan struktur organisasi kemitraan serta perincian dana kemitraan untuk masyarakat dengan beberapa kali pertemuan, tanggal 9, 28 febuari, 16, 21 maret dan MoU kelompok kerja kemitraan di bulan April 2012. tetap saja kebohongan belaka. Perusahaan tak juga menepati janji dan hanya sekedar wacana.

Kemudian tanggal 2 Juli 2012 masyarakat melaporkan perusahaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas indikasi korupsi yang dilakukan pihak PTPN VII beringin. Dan juga 11 Juli 2012 masyarakat turun kembali kejalan guna aksi unjuk rasa di kantor bupati muara enim dengan tuntutan penyelesaian kasus sengketa lahan yang berlarut-larut. Tidak juga menemukan titik temu dan akhirnya pada bulan Desember 2012 masyarakat desa Sumber Mulya dan pagar dewa aksi menduduki lahan (Reklaiming) di lahan afdiling III dan V, bukan penyelesaian persoalan yang didapat, tapi 2 oarang masyarakat di kriminalisasi dan di jebloskan penjara selama 11 bulan.

 

TEKS   : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL




Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *